Peraturan Daerah

DAFTAR ISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

No

No/ Tahun

Tentang

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

1 01 / 2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan 19 maret 09 19 maret 09 1
2. 02 / 2009 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd. Bpr) Di Kabupaten Bandung 23 maret 09 23 maret 09 2
3. 03 / 09 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung 30 maret 09 30 maret 09 3
4 04 / 09 Pembubaran Dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd. Bpr) Di Kabupaten Bandung 02 april 09 02 april 09 4
5 05 / 09 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 06 april 09 06 april 09 5
6 06 / 09 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 17 april 09 17 april 09 6
7 07 / 09 Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 29 april 09 29 april 09 7
8 08 / 09 Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (Kibbla) Di Kabupaten Bandung 04 mei 09 04 mei 09 8
9 09 / 09 Izin Penyelenggaraan Reklame 04 mei 09 04 mei 09 9
10 10 / 09 Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bandung 15 juli 09 15 juli 09 10
11 11 / 09 Dokumen Pengelolaan Lingkungan 15 juli 09 15 juli 09 11
12 12 / 09 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin 15 juli 09 15 juli 09 12
13 13 / 09 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Bandung TA 2008 5 agust 09 5 agust 09 13
14 14 / 09 Pengelolaan Dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung 20 agust 09 20 agust 09 14
15 15 / 09 Rumah Susun (Rusun) 20 agust 09 20 agust 09 15
16 16 / 09 Tata Bangunan 20 agust 09 20 agust 09 16
17 17 / 09 Pajak Restoran 20 agust 09 20 agust 09 17
18 18 / 09 Pajak Penerangan Jalan 20 agust 09 20 agust 09 18
19 19 / 09 Pajak Reklame 20 agust 09 20 agust 09 19
20 20 / 09 Pembangunan, Pengendalian Dan Pengelolaan Pasar 20 agust 09 20 agust 09 20
21 21 / 09 Pengelolaan Sampah 20 agust 09 20 agust 09 21
22 22 / 09 Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama Di Kabupaten Bandung 20 agust 09 20 agust 09 22
23 23 / 09 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung 20 agust 09 20 agust 09 23
24 24 / 09 Perubahan Atas Perda Kab Bandung No. 2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa 24 agust 09 24 agust 09 24
25 25 / 09 Perubahan Atas Perda Kab Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung 24 agust 09 24 agust 09 25
26 26 / 09 Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kab Bandung 24 agust 09 24 agust 09 26

PERDA TAHUN 2008

No

No/ Tahun

Tentang

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

1 01 / 2008 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 31 Mar 08 31 Mar 08 1
2. 02 / 2008 Pembentukan Desa Warjabakti Kec Cimaung Kab Bandung 19 Agust 08 19 Agust 08 2
3. 03 / 08 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab Bandung Th 2007 s/d 2027 19 Sept 08 19 Sept 08 3
4 04 / 08 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah TA 2007 19 Agust 08 19 Agust 08 4
5 05 / 08 Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung 22 Agust 08 22 Agust 08 5
6 06 / 08 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab Bandung No 23 Th 2007 ttg Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan 7 Okt 08 7 Okt 08 6
7 07 / 08 Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah  9 Okt 08  9 Okt 08 7
8 08 / 08 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat  13 Okt 08  13 Okt 08 8
9 09 / 08 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 4 Nop 08 4 Nop 08 9
10 10 / 08 Penanggulangan Kemiskinan di Kab Bandung 5 Nop 08 5 Nop 08 10

PERDA TAHUN 2007

No

No/ Tahun

Tentang

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

1 01 / 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007  1 Mar 07  1 Mar 07 1
2. 02 / 2007 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  28 Mar 07  28 Mar 07 2
3. 03 / 07 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3
4 04 / 07 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT.Bank Jabar, PD.Air Minum, PD. BPR dan Atau Lembaga Keuangan Lainnya 4
5 05 / 07 Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Daerah  28 Maret 07  28 Maret 07 5
6 06 / 07 Perubahan Kedua Atas Perda No.8/2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Bandung  28 Mar 07  28 Mar 07 6
7 07 / 07 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 22 Agust 07 22 Agust 07 7
8 08 / 07 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta Di Kab Bandung 8
9 09 / 07 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan 29 okt 07 29 okt 07 9
10 10 / 07 Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa di Lingkungan Pemkab Bandung  29 okt 07  29 okt 07 10
11 11 / 07 Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa  29 okt 07  29 okt 07 11
12 12 / 07 Lembaga Kemasyarakatan  29 okt 07  29 okt 07 12
13 13 / 07 Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa  29 okt 07  29 okt 07 13
14 14 / 07 Penetapan dan Penegasan Batas Desa 29 Okt 07 29 Okt 07 14
15 15 / 07 Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan 29 Okt 07 29 Okt 07 15
16 16 / 07 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007  20 nop 07  20 nop 07 16
17 17 / 07 Urusan Pemerintahan Kab Bandung  12 Des 07  17 Des 07 17
18 18 / 07 Pembentukan Kecamatan Kutawaringin  12 Des 07  9 Jan 08 18
19 19 / 07 Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD  Kab Bandung 19
20 20 / 07 Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab Bandung 20
21 21 / 07 Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab Bandung 21
22 22 / 07 Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kab Bandung 22
23 23 / 07 Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan 23
24 24 / 07 Penyertaan Modal Pemda Kepada PD Air Minum Tirtaraharja Kab Bandung 24
25 25 / 07 Penyertaan Modal Pemda Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kab Bandung 25

PERDA TAHUN 2006

 

No

No/ Tahun

Tentang

Tgl ditetapkan

Tgl diundangkan

No. Seri

1 01 / 2006 Perubahan atas Perda No 8 / 2004 ttg kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD Kab Bandung 16 Feb 06 16 Feb 06 1
2. 02 / 2006 Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab Bandung 16 Feb 06 16 Feb 06 2
3. 03 / 06 Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kab Bandung 16 Feb 06 16 Feb 06 3
4 04 / 06 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bandung TA 2006 8 Mar 06 8 Mar 06 4
5 05 / 06 RPJMD 5
6 06 / 06 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab Bandung th 2006 s/d 2016 10 Mei 06 10 Mei 06 6
7 07 / 06 Badan Permusyawaratan Desa 10 Mei 06 10 Mei 06 7
8 08 / 06 Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan  Pemberhentian Kepala Desa 10 Mei 06 10 Mei 06 8
9 09 / 06 Pembentukan PT. Citra Marga Sarana (PERSERO) Kab. Bandung 10 Mei 06 10 Mei 06 9
10 10 / 06 Perubahan Atas Peraturan Daerah No.7 Th 2002 ttg Pembentukan Perangkat Daerah Kab Bandung 10 Mei 06 10 Mei 06 10
11 11 / 06 Perubahan Atas Perda No. 8/2002 ttg Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab Bandung 10 Mei 06 10 Mei 06 11
12 12 / 06 Perubahan Atas Perda No. 9/2002 ttg Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab Bandung 10 Mei 06 10 Mei 06 12
13 13 / 06 Perubahan Atas Perda No.10/2002  ttg Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab Bandung 10 Mei 06 10 Mei 06 13
14 14 / 06 Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamongpraja 10 Mei 06 10 Mei 06 14
15 15 / 06 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2005 18 Juli 06 18 Juli 06 15
16 16 / 06 Pedoman Pemberian Nama-nama Jalan, Gang, Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi di Wilayah Kab bandung 15 nop 06 15 nop 06 16
17 17 / 06 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 29 nop 06 29 nop 06 17

11 Tanggapan

  1. mas, saya butuh Perda No. 21 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kab. Bandung, kalau bisa saya dapatkan copynya, terima kasih sebelumnya

  2. kang, punten minta di upload perda 23 tahun 2009 ttg retribusi rsud

  3. kang gaduh perda Kab. Bandung No. 20 tahun 2007
    abdi nyuhunkeun
    diantos pisan abdi peryogi

  4. PERATURAN BUPATI BANDUNG NONOR : 5 TAHUN 2008
    MEMARGINALKAN KEPALA TATA USAHA SMP,SMA DAN SUBAG SMK
    DI LINKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

    Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 aline IV disebutkan bahwa; tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia antaralain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian di dalam Batang tubuh Undang-udang dasar 1945 Bab XIII tentang Pendidikan Pasal 31 ayat 2 di jelaskan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang” dan dalam Pasal 5 ayat 2 dijelaskan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” oleh karena itu pemerintah merumuskan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab I KETENTUAN UMUM, Pasal I, ayat 5 disebutkan istilah Tenaga Kependidikan, bunyinya sebagai berikut: “Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”. Kemudian dijabarkan lagi dalam PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, Bagian Kedua;
    Tenaga Kependidikan
    Pasal 35
    (1) Tenaga kependidikan pada :
    c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
    d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
    (2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
    Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa yang dimaksud tenaga kependidikan adalah kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah, dan selanjutnya melalui Permendiknas No. 24 Tahun 2008 ditetapkan tentang Standar Administrasi Sekolah/Madrasah, antaralain meyebutkan tentang kualifikasi tenaga administrasi sebagaiberikut:
    Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. Bagian 2 dan 3 disebutkan:
    2. Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi sebagai berikut:
    a. Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/ madrasah minimal 4 (empat) tahun.
    b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
    3. Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB Kepala tenaga administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB berkualifikasi sebagai berikut:
    a. Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.
    b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
    Kemudian untuk pelaksanaannya di tingkat daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
    Pasal 5 ayat :
    (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada , kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
    (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.
    Dan dijabarkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung melalui PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 tentang Tata Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Pasal 6 ayat (2) dan (3) Pragraf 1 Disdikbud. Rincian tupoksinya di uraikan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor : 5 Tahun 2008, Cuma sayang dalam Perbub ini tidak dicantumkan tupoksi Tenaga Admintrasi Sekolah/Madrasah, sehingga terkesan kepala tata usaha dan subag dilingkungan sekolah dimarginalkan bahkan ada yang berpandangan hendak dihapuskan, terlebih dalam dalam Bab VII tentang Aturan Peralihan, Pasal 395 dikatakan, bahwa dengan ditetapkannya peraturan tersebut maka peraturan sebelumnya tidak berlaku lagi.
    Keadaan tersebut diatas secara fsicologis dirasakan berpengaruh sekali dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terlebih kepala-kepala sekolah cenderung eklusif dan arogan dalam prilakunya walaupun aturan yang mendasari jabatan kepala sekolah dikenal aturan yang bersifat banci, jabatannya bersifat struktural tapi diserahkan kepada orang fungsional. Oleh karena itu kami berpendapat alangkah lebih baik Perbub Nomor 5 tahun 2008 disempurnakan dengan mencantumkan tupoksi tenaga administrasi dilingkungan sekolah. Atau diatur tersendiri sesuai dengan Pasal 396. Semoga hal ini mendapatkan perhatian dari yang berkopenten atau bagian terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.(FKKTU,3/3/2012)

    • ass wr. wb
      terima kasih atas segala masukannya, mudah mudahan masukan ini akan menjadi jembatan untuk memperbaiki produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten bandung khususnya. amiin

  5. kang, Adi punteun gaduh perda no 22 tahun 2007? bade nyungkeun.. diantos, hatur nuhun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: