Tinjauan Fungsi DPRD Pasca UU Pemda 2014

Titik fokus perubahan penting itu terletak pada perubahan fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan perda. Pada tataran praktik perubahan itu mungkin tidak penting dan tidak berimplikasi apa-apa karena sebelum diubah menjadi fungsi pembentukan perda pun memang fungsi DPRD adalah membentuk perda bersama dengan kepala daerah.

Tetapi lain halnya bila itu dilihat dari sudut pandang teoritis. Perubahan fungsi DPRD dari fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan perda menarik untuk ditelaah. Dari segi teoritis, UU Pemda 2014 telah membuat langkah yang sangat tepat.

DPRD Tidak Menjalankan Fungsi Legislasi
Legislasi menurut Gale Encyclopedia American Law berarti Legislation: lawmaking; the preparation and enactment of laws by a legislative body (Dona Batten, 2010:136). Badan legislatif itu sendiri diartikan sebagai “a body that passes laws of legislation” (W.J. Stewart dan Robert Burgess, 2001:235). Karakteristik atau ciri khas legislasi adalah bahwa legislasi itu harus dibuat oleh badan legislatif.

Dengan kata lain, hanya badan legislatif yang memiliki fungsi legislasi. Badan legislatif itu sendiri adalah badan yang legislate artinya badan yang membuat undang-undang. Lalu apakah DPRD itu badan legislatif sehingga DPRD diberikan fungsi legislasi? Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan itu dapat ditelusuri dengan konsep negara kesatuan yang dianut oleh negara Indonesia.

Suatu negara yang telah menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan harus memahami implikasi dari pilihannya tersebut. Bentuk negara kesatuan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bentuk negara federal dan begitupun sebaliknya.

Pertama, dalam negara kesatuan semua kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudisial) terkonsentrasi pada pusat. Penjelasan UU Pemda 2014 pun telah mengakui “Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah”.

Dari sini sudah sangat jelas kalau DPRD itu bukan badan legislatif tetapi penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah. Kedua, negara kesatuan menerapkan pemisahan kekuasaan secara horisontal, dalam hal ini pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial dalam unit negara. Ketiga, negara kesatuan tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara vertikal antara unit negara dan sub unit negara atau daerah.

Keempat, dalam negara kesatuan kekuasaan dapat didelegasikan ke unit yang lebih rendah tetapi tidak berupa peralihan kekuasaan. Perlu di garis bawahi bahwa dalam negara kesatuan kekuasaan yang dapat didelegasikan ke unit yang lebih rendah hanyalah kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan tidak meliputi kekuasaan legislatif dan yudisial.

Di sini nampak semakin memperjelas bahwa DPRD bukan badan legislatif. Kelima, berdasarkan sistem negara kesatuan kekuasaan pemerintahan yang telah diberikan kepada unit yang lebih rendah dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam negara kesatuan tidak pernah terjadi peralihan kekuasaan tetapi hanya pendelegasian kekuasaan.

Simpulan yang dapat dihasilkan dari uraian karakteristik bentuk negara kesatuan di atas adalah bahwa dalam negara kesatuan hanya ada satu badan legislatif yang kalau di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPRD bukan badan legislatif sehingga tidak bisa diberikan fungsi legislasi. Oleh sebab itu sangat tepat kalau UU Pemda 2014 menyebut fungsi DPRD adalah fungsi pembentukan perda.

Adalah “kecelakaan” ketika UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) masih menyebut fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Beruntung “kekhilafan” UU MD3 segera disadari oleh penyusun UU Pemda 2014 sehingga keluarlah Pasal 409 huruf d yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku materi muatan UU MD3 yang khusus mengatur mengenai DPRD, baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota yang berarti mencabut pula Pasal 316 ayat (1) dan 365 ayat (1) yang masih menyebut fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Pasca UU Pemda 2014 fungsi DPRD benar-benar fungsi pembentukan perda bukan lagi fungsi legislasi.

Kesalahpahaman DPR dengan DPRD
Pada saat berlakunya UU Pemda 2004 fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD ini sama persis dengan fungsi yang dijalankan oleh DPR. Nampaknya pembentuk UU Pemda 2004 sangat dipengaruhi pemikiran bahwa DPRD identik atau bahkan sama dengan DPR sehingga kedua lembaga itu diberikan fungsi yang sama. Pemikiran mengidentikkan DPR dengan DPRD dapat terjadi karena tiga sebab.

Pertama, dari aspek nama DPR-DPRD tentu sangat mirip. Dari kemiripan nama ini dapat menimbulkan pemahaman bahwa keduanya adalah sama dan yang membedakan hanyalah bahwa DPR berada di pusat sedangkan DPRD berada di daerah. DPR adalah badan legislatif pusat dan DPRD badan legislatif daerah.

Kedua, anggota DPR dan anggota DPRD sama-sama dipilih dalam pemilu legislatif. Ketiga, DPR dan DPRD diatur dalam satu undang-undang yaitu UU MD3. Mengidentikkan bahkan menyamakan DPR dengan DPRD adalah pemikiran yang tidak tepat bahkan salah kaprah. DPR tidak sama dengan DPRD. DPR itu berbeda dengan DPRD. Karena beda seharusnya DPRD tidak menjalankan fungsi yang sama dengan DPR.

Koreksi oleh UU Pemda 2014
Lahirnya Pasal 409 huruf d UU Pemda 2014 adalah dalam rangka meluruskan kerancuan antara DPR dengan DPRD. Pasal 409 huruf d UU Pemda 2014 yang mengeluarkan DPRD dari UU MD3 adalah langkah yang sangat tepat. DPR dan DPRD adalah lembaga yang berbeda dan sudah seharusnya tidak diatur dalam satu undang-undang. Tepat pula penjelasan umum UU Pemda 2014 yang menyatakan bahwa sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam undang-undang UU Pemda 2014.

Selain tidak lagi mengatur DPR dan DPRD dalam satu undang-undang, masih terdapat langkah lain untuk lebih menegaskan bahwa DPR berbeda dengan DPRD. Pertama, mengubah nama DPRD, misalnya dewan perwakilan rakyat provinsi untuk DPRD provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk DPRD kabupaten/kota.

Kedua, anggota DPRD tidak lagi dipilih dalam pemilu legislatif bersama-sama dengan pemilihan anggota DPR dan DPD tetapi dipilih bersama dengan pemilihan kepala daerah karena DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Sekali lagi DPRD bukan badan legislatif dan sangat berbeda dengan DPR.

A’an Efendi, Mahasiswa Doktoral Universitas Airlangga

 

– See more at: http://www.gresnews.com/berita/opini/90191-tinjauan-fungsi-dprd-paska-uu-pemda-2014/0/#sthash.GNUYbMpO.dpuf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: