Lampiran Perbup 60 tahun 2011

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
I. URUSAN WAJIB
NO BIDANG DAN SUB BIDANG, JENIS KEWENANGAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1 2 3
1. PENDIDIKAN
a. Rekomendasi 1) Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK.
b. Koordinasi 2) Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD, SMP, SMA/SMK
3) Penyelenggaraan pembinaan tenaga pengajar
c. Fasilitasi 4) Memfasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.
5) Memfasilitasi, pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
6) Memfasilitasi, pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
7) Memfasilitasi, pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat Kabupaten.
8) Memfasilitasi, penyusunan rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur TK,SD,SLTP,SLTA serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
9) Memfasilitasi, perencanaan, penetapan dan pendirian dan penutupan TK,SD,SLTP,SLTA serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya.
d. Pengendalian 10) Pengendalian pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
11) Pengendalian dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini
12) Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
e. Residu  13) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pendidikan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
1 2 3
2 KESEHATAN
a. Koordinasi 14) Mengkoordinasikan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten di kecamatan
15) Mengkoordinasikan pencegahan gizi buruk skala kabupaten di kecamatan.
16) Mengkoordinasikan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita skala kabupaten di kecamatan.
17) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya.
b. Perijinan 19) Pemberian ijin distribusi pada pelayanan obat skala kecamatan (apotek dan toko obat).
c. Pengendalian 20) Pengendalian pelayanan pusat kesehatan masyarakat.
d. Pembinaan 21) Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.
e. Fasilitasi 22) Memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan.
f. Rekomendasi 23) Memberikan rekomendasi ijin kerja atau praktek tenaga kesehatan.
24) Rekomendasi tempat usaha isi ulang depot air minum mineral.
3 LINGKUNGAN HIDUP
a. Koordinasi 25) Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah skala kecamatan.
26) Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kecamatan.
27) Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kecamatan.
28) Koordinasi dan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati.
b. Fasilitasi 29) Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
30) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
31) Fasilitasi pengawasan peredaran satwa dan tumbuhan dilindungi tingkat kecamatan.
32) Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
c. Pengumpulan Data dan Informasi 33) Melaksanakan inventarisasi kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan skala kecamatan.
1 2 3
4 PEKERJAAN UMUM
1. Bina Marga
a. Koordinasi 34) Mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana alam yang berakibat pada jalan kabupaten.
35) Mengkoordinasikan penanganan bencana alam tingkat kecamatan
b. Fasilitasi 36) Fasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten di wilayah kecamatan.
c. Pengendalian 37) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan di Kecamatan.
38) Pengendalian atas  pelaksanaan NSPK status jalan desa dan jalan lingkungan.
39) Pengendalian Ruang Milik Jalan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Liistrik, Telkom) pada jalan umum.
40) Pengendalian lahan tanah bekas jalan dan kali mati.
41) Pengendalian Ruang Pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan pada jalan umum.
d.  Penyelenggaraan 42) Penyelenggaraan perbaikan/pemeliharaan jalan di bawah 1 KM.
43) Penyelenggaraan pemeliharaan dan penerangan Penerangan Jalan Umum (PJU) skala kecamatan.
44) Penyelenggaraan dan penanggulangan awal bencana skala kecamatan.
2.  Pengairan
a.  Perijinan 45) Pemberian ijin untuk penggunaan/pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan bagi penggunaan/pemanfaatan di luar kepentingan pertanian.
b. Rekomendasi 46) Merekomendasikan pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).
47) Merekomendasikan pemakaian lahan tanah bekas sungai/irigasi yang berada dalam wilayah kecamatan.
c. Koordinasi 48) Koordinasi penanganan irigasi antar kecamatan dalam kegiatan pengairan.
49) Mengkoordinasikan dalam penanggulangan bencana alam dan melaporkan data kerusakan yang terjadi dalam penanganan penanggulangan darurat di kecamatan.
50) Mengkoordinasikan penanganan jaringan irigasi dalam wilayah kecamatan.
d. Pembinaan 51) Pembinaan pada gabungan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).
e. Fasilitasi 52) Fasilitasi operasionalisasi pemeliharaan pengamanan jaringan irigasi tersier dalam wilayah kecamatan.
53) Fasilitasi pengumpulan data inventarisasi sumber air, kondisi dan ketersediaan air jaringan irigasi desa dan irigasi tersier.
1 2 3
f. Pengendalian 54) Pengendalian terhadap daya rusak air yang berdampak skala kabupaten di kecamatan.
55) Pengendalian fungsi jaringan irigasi, menjaga keberlanjutan sistem irigasi dan menjaga kelestarian sumber air.
g. Residu 56) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pekerjaan umum lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
5 PENATAAN RUANG
a. Koordinasi 57) Koordinasi perubahan site plan perumahan.
b. Perijinan 58) Penerbitan IMB hanya untuk fungsi hunian di luar kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan luas bangunan maksimal 250 m2, dan kawasan perumahan yang sudah menjadi milik individu.
59) Penerbitan izin bangunan untuk perusahaan dan perumahan di bawah 250 m².
c. Rekomendasi 60) Pemberian rekomendasi adminstrasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan baru di atas 250 m².
61) Pemberian rekomendasi untuk pembangunan perumahan yang dibangun oleh pengembang di atas 250 m²
d. Penyelenggaraan 62) Penyelenggaraan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan.
e. Pengumpulan Data dan Informasi 63) Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman.
6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
a. Koordinasi 64) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten kecamatan.
b. Penyelenggaraan 65) Penyelenggaraan/pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten di kecamatan.
66) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kecamatan.
67) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan  keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kecamatan.
68) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kecamatan.
c. Pengendalian 69) Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa serta penyusunan, perumusan DSP kecamatan.
70) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta dalam skala kabupaten di kecamatan.
d. Residu 71) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan tuntutan  kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
1 2 3
7  PERUMAHAN
a. Koordinasi 72) Mengkoordinasikan pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan melalui :
a. Mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
b. Pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilah.
c. Pengadaan lahan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
d. Memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melalui program 3 R (reduse, reuse, recycle)
e. Penyebaran informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
b. Fasilitasi 73) Fasilitasi sosialisasi peraturan perudang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kecamatan.
74) Fasilitasi sosialisasi Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan
di Kecamatan
c. Residu 75) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan tuntutan  kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya   berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
8 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
a. Koordinasi 76) Koordinasi bidang kepemudaan di kecamatan.
77) Koordinasi bidang keolahragaan di kecamatan, berupa :
a.    Koordinasi antar dinas/instansi terkait.
b.    Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.
c.    Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.
b. Pembinaan 78) Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan:
a.    Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
b.    Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
c.    Pembinaan dan  koordinasi secara hirarkis pemerintahan di bidang kepemudaan.
d.    Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
e.    Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.
f.     Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
g.   Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
h.   Pembinaan dan koordinasi secara hirarkis pemerintahan di bidang keolahragaan
1 2 3
c. Fasilitasi 79) Fasilitasi aktivitas kepemudaan di kecamatan.
80) Fasilitasi Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di kecamatan.
d. Pengendalian 81) Pengendalian di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
82) Pengendalian terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
83) Pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga.
84) Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran/dana.
e. Residu 85) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang kepemudaan dan olah raga lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
9 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
a. Rekomendasi 86) Pemberian surat keterangan domisili koperasi dan usaha kecil menengah.
87) Rekomendasi terhadap izin pendirian koperasi di kecamatan.
88) Rekomendasi terhadap Pengajuan Permodalan Koperasi dan  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
b. Penyelenggaraan 89) Penyelenggaraan pencatatan dan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan.
c. Pengawasan 90) Pengawasan terhadap koperasi penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
91) Pengawasan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
d. Residu 92) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya  berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1. Pendaftaran Penduduk
a. Koordinasi 93) Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan.
b. Pembinaan 94) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kecamatan.
c. Penetapan/penyelenggaraan 95) Penyelenggaraan sosialisasi bimbingan teknis supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kecamatan.
96) Penyelenggaraan pelaporan pendaftaran penduduk skala kecamatan.
1 2 3
2. Catatan Sipil
a. Penetapan/Penyelenggaraan 97) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil skala kecamatan meliputi:
a. Pendataan kelahiran
b. pendataan kematian
c. Pendataan lahir mati
d. Pendataan perkawinan
e. Pendataan perceraian
b. Fasilitasi 98) Fasilitas pencatatan sipil skala kecamatan.
c. Pembinaan 99) Pembinaan operasional pelayanan pencatatan sipil skala kecamatan.
d. Pengendalian 100) Pengendalian penyelenggaraan pencatatan sipil lingkup kecamatan.
e. Koordinasi 101) Koordinasi pelayanan pencatatan sipil lingkup kecamatan.
f. Pengumpulan data dan penyampaian informasi 102) Pengumpulan data kelahiran kematian dan perkawinan tingkat kecamatan.
11 KETENAGAKERJAAN
1. Sub Bidang Ketenagakerjaan
a. Rekomendasi 103) Pemberian rekomendasi izin sementara penyelenggaraan latihan/kursus oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
104) Pemberian rekomendasi izin pendirian lembaga bursa kerja swasta.
b. Penyelenggaraan 105) Pendaftaran pencari kerja untuk Antar Kerja Lokal (AKL).
106) Penyelenggaraan penerapan teknologi tepat guna.
107) Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK).
108) Pelaksanaan penyuluhan dan pendaftaran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
2. Sub Bidang Transmigrasi
a. Penyelenggaraan 109) Pendaftaran dan seleksi calon transmigran.
12 KETAHANAN PANGAN
a. Fasilitasi 110) Fasilitasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat kecamatan.
1 2 3
b. Koordinasi 111) Koordinasi pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangkat tingkat kecamatan.
112) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan skala kecamatan.
113) Koordinasi pengembangan dan fasilitasi forum ketahanan pangan masyarakat kecamatan.
114) Koordinasi melakukan identifikasi terhadap potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat tingkat kecamatan.
115) Koordinasi mengidentifikasi cadangan pangan masyarakat tingkat kecamatan.
116) Koordinasi mengidentifikasi kelompok rawan pangan skala kecamatan.
117) Koordinasi mengidentifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan.
118) Koordinasi pengumpulan data untuk menganalisis informasi ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan.
119) Koordinasi pemantauan terhadap cadangan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan masyarakat.
c. Residu 120) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang ketahanan pangan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
13 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
a. Koordinasi 121) Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kecamatan.
122) Koordinasi dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender skala kecamatan.
123) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) politik, lingkungan dan sosial budaya skala kecamatan.
124) Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kecamatan.
125) Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan.
1 2 1
b. Fasilitasi 126) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah,Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kecamatan.
127) Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kecamatan.
128) Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten terhadap perlindungan, terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kecamatan.
129) Fasilitasi penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakan  Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan.
c. Penyelenggaraan 130) Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kecamatan.
131) Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kecamatan.
d. Koordinasi 132) Koordinasi penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kecamatan
133) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak-anak skala kecamatan.
134) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak-anak skala kecamatan.
135) Koordinasi pelaksanaan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan, pendokumentasian, data terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan dan anak skala kecamatan.
e. Residu 136) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
1 2 3
14 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
a. Koordinasi 137) Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata skala kecamatan.
a. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kecamatan.
b. Penjaminan ketersediaan sarana alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kecamatan.
138) Koordinasi pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kecamatan.
139) Koordinasi pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam rangka program Keluarga Berencana (KB).
140) Koordinasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kecamatan berupa :
a. Pemantauan tingkat droup out peserta Keluarga Berencana (KB) di kecamatan.
b. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (KB) skala kecamatan.
c. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di kecamatan.
d. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi skala kecamatan.
e. Penyelenggaraaan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
    terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
f. Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (KB).
g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.
15 PERHUBUNGAN
a. Rekomendasi 141) Rekomendasi pemberian izin menara selular bersama.
142) Memberikan rekomendasi terhadap permohonan pembukaan izin trayek baru skala kecamatan.
b. Penyelenggaraan 143) Perencanaan penyelenggaraan pemasangan serta pemeliharaan fasilitas rambu-rambu jalan desa.
c. Residu 144) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perhubungan lainnya, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
1 2 3
16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
a. Koordinasi 145) Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial skala kecamatan.
146) Koordinasi dan fasilitasi sinergitas kelompok/organisasi yang bergerak di bidang informasi sebagai upaya penyelarasan materi media dengan program pembangunan di kecamatan.
b. Fasilitasi 147) Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan.
148) Fasilitasi Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang cakupan areanya kecamatan.
149) Pendataan usaha jasa telekomunikasi skala kecamatan.
c. Residu 150) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
17 PERTANAHAN
a. Koordinasi 151) Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam pemprosesan ijin lokasi.
152) Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan.
153) Koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat melalui musyawarah di kecamatan.
154) Koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong.
b. Fasilitasi 155) Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
156) Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
157) Fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee.
158) Fasilitasi penetapan tanah ulayat.
159) Fasilitasi pemanfaatan tanah kosong.
160) Fasilitasi pemberian ijin membuka tanah.
161) Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten di kecamatan.
1 2 3
c. Penyelenggaraan 162) Penyelenggaraan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan izin lokasi skala kecamatan.
163) Penyelenggaraan pembuatan tugu batas desa di kecamatan.
164) Pelaksanaan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian izin lokasi di kecamatan .
165) Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
166) Pelaksanaan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
167) Pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
168) Penyelesaian dampak sengketa tanah garapan skala kecamatan.
169) Penetapan tanah ulayat di kecamatan.
170) Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim di kecamatan.
171) Pelaksanaan  penerimaan dan pemeriksaan permohonan izin membuka tanah di kecamatan.
d. Pengendalian 172) Monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi.
173) Pengendalian terhadap izin membuka tanah skala kecamatan.
e. Residu 174) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pertanahan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
18 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
a. Pembinaan 175) Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, pemantauan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan skala kecamatan.
b. Penyelenggara 176) Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan usulan penghargaan kebangsaan skala kecamatan.
c. Pengawasan 177) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan serta usulan penghargaan skala kecamatan.
1 2 3
2. Kewaspadaan Nasional
a. Pembinaan 178) Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, konsultasi) di bidang bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial skala kecamatan.
b. Penyelenggaraan 179) Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kecamatan.
c. Pengendalian 180) Pengendalian penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial skala kecamatan.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
a. Pembinaan 181) Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya  dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kecamatan.
b. Pengendalian 182) Pengendalian penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kecamatan.
4. Politik Dalam Negeri
a. Pembinaan 183) Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan)  dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kecamatan.
b. Pengendalian 184) Pengendalian penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kecamatan.
19 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
a. Rekomendasi 185) Memberikan rekomendasi dalam rangka pembentukan kecamatan.
1 2 3
b. Koordinasi 186) Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantukan kepada desa.
187) Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar desa/kelurahan di wilayahnya.
188) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan skala kecamatan.
189) Koordinasi dengan instansi terkait skala kecamatan.
190) Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kecamatan.
191) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
192) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.
c. Pembinaan 193) Pembinaan dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan penataan kecamatan dan desa.
194) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
195) Pembinaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
196) Pembinaan dan bimbingan peningkatan kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa.
197) Pembinaan terhadap pendapatan dan kekayaan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
198) Pembinaan teknis buku administrasi desa serta pembinaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) .
199) Pembinaan dalam pendataan monografi desa, profil desa.
200) Pembinaan,evaluasi dan pengawasan terhadap produk perundang-undangan pemerintahan desa.
d. Fasilitasi 201) Fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan pemerintah desa di kecamatan.
202) Fasilitasi kerjasama antar desa.
203) Fasilitasi pengawasan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan pembangunan desa.
204) Fasilitasi pembentukan dan penggabungan desa/kelurahan.
205) Fasilitasi pembentukan perubahan status desa menjadi kelurahan.
206) Fasilitasi pengusulan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar desa/kelurahan.
207) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes), Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILPPDes)
208) Fasilitasi supervisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.
209) Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) desa.
210) Fasilitasi penyusunan produk peraturan desa, dan perundang-undangan di tingkat desa.
211) Fasilitasi sosialiasasi produk hukum, peraturan-peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya dalam pelaksanaan otonomi daerah.
1 2 3
e. Penyelenggaraan 212) Pelaksanaan pelayanan umum skala kecamatan.
213) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala kecamatan.
214) Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) skala kecamatan.
215) Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kecamatan.
216) Penyelenggaraan pemberhentian kepala desa.
217) Penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa.
218) Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa hasil pemilihan.
f. Penetapan 219) Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
220) Penyelenggaraan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
221) Pemberhentian sementara Kepala Desa.
222) Pengangkatan pejabat kepala desa.
223) Pembuatan produk hukum yang bersifat penetapan/Keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.
2. Administrasi Keuangan Daerah
a. Koordinasi 224) Koordinasi dalam intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah, PBB) dan pendapatan daerah lainnya.
b. Pembinaan 225) Pembinaan pelaksanaan intensifikasi dan eksistensifikasi pencapaian Pajak Bumi.
c. Penyelenggaraan 226) Penyelenggaraan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan.
227) Pendataan potensi pendapatan daerah di kecamatan.
228) Pelaksanaan intensifikasi pendapatan daerah.
229) Pengendalian potensi pendapatan daerah
d. Pengendalian 230) Pengendalian terhadap realisasi pemasukan Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
e. Pengumpulan Data dan Informasi 231) Pengumpulan data informasi potensi pendapatan daerah.
3. Perangkat Daerah dan Kepegawaian
a. Koordinasi 232) Mengkoordinasikan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan dalam rangka penyelenggaran administrasi pemerintahan, peningkatan perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan.
b. Pembinaan 233) Pembinaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada perangkat daerah di kecamatan.
1 2 3
c. Fasilitasi 234) Memfasilitasi usulan peserta diklat perangkat daerah di kecamatan.
235) Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan.
236) Memfasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan.
d. Pengendalian 237) Pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan.
20 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
a. Koordinasi 238) Koordinasi dan fasilitasi pengolahan-pengolahan data profil desa dan profil kelurahan pada kecamatan.
239) Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kecamatan.
240) Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.
b. Penyelenggaraan 241) Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kecamatan.
242) Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.
243) Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.
c. Pengawasan 244) Monitoring, evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan skala kecamatan.
245) Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kecamatan.
246) Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.
2. Pemberdayaan Adat Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
a. Koordinasi 247) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya skala kecamatan.
248) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan skala kecamatan.
249) Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kecamatan.
b. Pembinaan 250) Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kecamatan.
251) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kecamatan.
252) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kecamatan.
253) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kecamatan.
1 2 3
c. Pengawasan 254) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kecamatan.
255) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kecamatan.
256) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga skala kecamatan.
3. Teknologi Tepat Guna
a. Koordinasi 257) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
b. Supervisi 258) Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
c. Pengawasan 259) Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Pengawasan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
a. Fasilitasi 260) Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kecamatan.
261) Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kecamatan.
262) Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kecamatan.
b. Residu 263) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
21 SOSIAL
1. Pemulihan Sosial
a. Koordinasi 264) Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam pengiriman klien ke pusat-pusat rehabilitasi.
2. Bina Kesejahteraan Sosial
a.  Fasilitasi 265) Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak.
266) Memfasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar.
267) Memfasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar.
268) Memfasilitasi pembinaan dan pendataan janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
269) Memfasilitasi pematauan keberadaan Taman Makam Pahlawan (TMP), makam perjuangan.
3. Usaha Kesejahteraan Sosial
a. Rekomendasi 270) Memberikan rekomendasi kepada Organisasi Sosial/Panti Sosial yang berada di desa/kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang.
4. Perlindungan Sosial
a. Pengawasan/pengendalian 271) Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan/traficking dan keluarga migran.
1 2 3
22 KEBUDAYAAN
a. Rekomendasi 272) Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kecamatan.
b. Penyelenggaraan 273) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kecamatan.
274) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kecamatan.
275) Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala kecamatan, meliputi :
a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa.
b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
23 STATISTIK
a. Fasilitasi 276) Memfaslitasi penyelenggaraan sensus berupa pemberian dukungan penyelenggaraan  statistik dasar skala kecamatan :
a.   Pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus skala kecamatan.
b.   Pemberian  dukungan penyelenggaraan survey berskala nasional di tingkat kecamatan di bidang
      ekonomi dan kesejahteraan rakyat
b. Residu 277) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang statistik lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
24 KEARSIPAN
a. Pembinaan 278) Pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.
b. Penyelenggaraan 279) Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis aktif dan aktif perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.
280) Pengelolaan dan penyerahan arsip statis dari desa/kelurahan ke kecamatan dan dari kecamatan ke kabupaten.
281) Melaksanakan pelaporan arsip dinamis in aktif setiap triwulan ke kabupaten.
283) Penelusuran arsip sejarah dan budaya dilingkungan kecamatan dan desa/kelurahan.
284) Pelayanan kearsipan program arsip masuk desa.
c. Pengendalian 285) Pengendalian/supervisi terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.
d. Residu 286) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perpustakaan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sepanjang bukan kewenangan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
1 2 3
25 PERPUSTAKAAN
a. Pembinaan 287) Pembinaan tata perpustakaan terhadap perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.
b. Fasilitasi 288) Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa/kelurahan/pontren berupa:
a. Pembentukan perpustakaan desa/kelurahan.
b. Pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar.
c. Pengembangan (Sumber Daya Manusia) SDM.
d. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar
c. Residu 289) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perpustakaan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
II. URUSAN PILIHAN
NO BIDANG DAN SUB BIDANG, JENIS KEWENANGAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1 2 3
1 PERIKANAN
a. Rekomendasi 290) Rekomendasi izin pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan
b. Fasilitasi 291) Fasilitasi pendataan tata ruang dan tata guna lahan budidaya perikanan.
292) Fasilitasi pendataan alih fungsi lahan budidaya perikanan
c. Residu 293) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pertanian, peternakan, perikanan lainnya sesuai dengan tuntutan
kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.
2 PERTANIAN
1. Pertanian
a. Rekomendasi 294) Pemberian rekomendasi usaha budidaya perkebunan.
295) Pemberian rekomendasi usaha pengolahan hasil perkebunan di kecamatan.
b. Penyelenggaraan 296) Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di kecamatan.
297) Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kecamatan.
298) Identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat kecamatan.
2. Peternakan
a. Rekomendasi 299) Rekomendasi pemberian izin usaha peternakan.
b. Koordinasi 300) Koordinasi pencegahan penyakit menular di kecamatan.
c. Fasilitasi 301) Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan.
302) Fasilitasi pemantauan izin usaha peternakan di kecamatan.
303) Fasilitasi pendataan usaha dan alih fungsi usaha peternakan.
1 2 3
3 KEHUTANAN
a. Rekomedasi 304) Rekomendasi untuk izin pengelolaan sarang burung walet, lebah madu dan budidaya jamur.
b. Koordinasi 305) Koordinasi inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah kecamatan.
306) Koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta hutan taman raya skala kecamatan.
c. Fasilitasi 307 Fasilitasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap kinerja penyelenggaraan kabupaten dan penyelenggaraaan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.
308) Fasilitasi pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kecamatan.
d. Residu 309) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang kehutanan lainnnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat,
sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku.
4 PARIWISATA
a. Pembinaan 310) Pembinaan KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Wisata) oleh kecamatan bekerjasama dengan Kabupaten.
311) Membina, memelihara dan memantau potensi pariwisata.
312) Pembedayaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata.
b. Fasilitasi 313) Fasilitasi pelaksanaan Pasanggiri, Mojang jajaka tingkat kecamatan.
314) Fasilitasi penyelenggaraan promosi skala kecamatan :
a. Penyelenggaraan  widya wisata skala kecamatan serta mengirim dan menerima peserta group widyawisata.
b. Peserta pameran / event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah kabupaten
c. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata pelayanan informasi pariwisata skala kecamatan.
315) Fasilitasi pengembangan sistem informsi pemasaran pariwisata skala kecamatan
316) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan  kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala kecamatan.
317) Fasilitasi sapta pesona, promosi dan sosialisasi potensi Daya Tarik Wisata (DTW).
c. Penyelenggaraan 318) Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kecamatan.
d. Residu 319) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pariwisata lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat,
sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku.
1 2 3
5 PERINDUSTRIAN
1. Perindustrian
a. Perijinan 320) Pemberian pertimbangan teknis pengajuan izin untuk usaha perdagangan skala kecamatan.
321) Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) bagi industri mikro, tradisional dan rumah tangga dengan nilai investasi
peralatan sampai dengan Rp 50.000.000,-.
322) Penerbitan izin gangguan (HO) skala kecamatan.
b. Pembinaan 323) Pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga.
c. Penyelenggaraan 324) Pencatatan, pendataaan, monitoring sektor industri mikro informal dengan investasi mesin peralatan (di luar tanah
dan bangunan) skala s/d Rp 50.000.000,-
d. Residu 325) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perindustrian lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat,
sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan
yang berlaku
2. Listrik dan Pemanfaatan Energi
a. Perijinan 326) Pemberian izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah kecamatan dengan kapasitas maksimal 40 PK.
b. Fasilitasi 327) Fasilitasi pengembangan usaha ketenagalistrikan kepentingan masyarakat di wilayah kecamatan.
328) Fasilitasi pemberian sanksi atas pelaksanaan pemegang izin.
c. Rekomendasi 329) Merekomendasikan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang berda di wilayah kecamatan.
d. Penyelenggaraan 330) Pengumpulan data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah.
e.  Residu 331) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang listrik dan pemanfaatan energi lainnya sesuai dengan tuntutan
kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan
 perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengembangan Penanaman Modal
a. Rekomendasi 332) Pemberian surat keterangan domisili bagi industri yang mengusulkan modal.
b. Pengumpulan Data dan Koordinasi 333) Inventarisasi dan identifikasi penyusunan daftar penanaman modal.
1 2 3
4. Promosi dan Kerjasama Internasional Penanaman Modal
a. Rekomendasi 334) Pemberian surat keterangan bagi penanaman modal.
b. Pengawasan/Pengendalian 335) Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal di wilayah kecamatan.
c. Koordinasi 336) Koordinasi dalam pembinaan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan promosi dan kerjasama dalam penanaman modal.
d. Pengumpulan Data dan Informasi 337) Mengidentifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan.
e. Residu 338) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang penanaman modal dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
6 PERDAGANGAN
1. Perdagangan Dalam Negeri
a. Perijinan 339) Pemberian pertimbangan teknis pengajuan ijin untuk usaha perdagangan skala kecamatan.
b. Koordinasi 340) Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten di kecamatan.
c. Penyelenggaraan 341) Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten di kecamatan.
d. Fasilitasi/Pengendalian 342) Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kecamatan.
343) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kecamatan.
344) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kecamatan.
345) Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten di kecamatan.
e. Residu 346) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perdagangan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
1 2 3
2. Pertambangan Umum
a. Perijinan 347) Pemberian, pembatalan, penutupan izin usaha depot dan pangkalan minyak tanah.
348) Pemberian, pembatalan, penutupan dan perpanjangan ijin usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bebas.
349) Pemberian ijin dalam bentuk Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) operasi produksi untuk usaha pertambangan umum untuk jenis bahan galian pasir diluar sungai, tanah urug, tanah liat dengan luas 1000m² dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
350) Memfasilitasi pengembangan peran serta masyarakat dalam konservasi air bawah tanah.
b. Rekomendasi 351) Merekomendasikan pemberian ijin dan pengawasan usaha pendirian Statiun Bahan Bakar Minyak.
352) Merekomendasikan izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah kecamatan.
353) Merekomedasikan pemanfaatan tenaga kerja lokal di bidang pertambangan.
354) Merekomendasikan usaha pertambangan dan energi bagi ijin usaha di luar kewenangan camat.
c. Pengendalian 355) Pengendalian pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah sesuai dengan kebijakan daerah.
d. Residu 356) Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pertambangan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Bandung lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
BUPATI  BANDUNG
ttd
DADANG M. NASER

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: