Rangkuman Diktat PHI

PENGERTIAN DASAR PENGANTAR HUKUMINDONESIA (PHI)

by:adi setiadi (FH UNINUS)

 

Lawrence M. Friedman mengatakan sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan tau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyungguhkan cara mencapai tujuan2. Dia juga percaya bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat (living law), menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara tentang hukum, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang sistem hukum secara keseluruhan.

  •  Objek/ pusat kajian tata hukum

–          Substansi (kaidah/ pasal)

–          Struktur (Kelembagaan yg menegakan pasal), dan

–          Kultur (budaya)

  • Hukum Positif

    Hubungan

PHI (Ius Constitutum)

Hukum dlm kenyataan

Ius Const

PIH (Ius Constituendum)

Hukum dalam Cita2/teori

 

 

Hukum itu tempatnya di masyarakat

Efektivitas Hkm = keberlakuan hukum bergantung pada 3 faktor yaitu :

  1. Filosofis = hkm hrs mengandung tujuan/ cita2 seperti untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya
  2. Yuridis = hukum hrs dibuat oleh lembaga yg berwenang membuatnya, adanya kesesuaian bentuk atau jenis per-uuan dgn materi yg diatur, keharusan tdk bertentangan dgn peraturan yg lebih tinggi tingkatannya
  3. Sosiologis – hkm itu hrs di terima oleh masyarakat

SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA

 

Periodesasi berlakunya tata hukum sebelum kemerdekaan

  1. Masa Besluiten Regering (BR) pd th 1814 = sistem hkm pertama yg diterapkan di nusantara,pd waktu itu blm indonesia
  2. Osamu Seire mulai th 1942 (penjajahan jepang
  1. Algemeene Bepalingan (AB) van Wetgeving voor nedherland indie mulai th 1847.(Peraturan umum tentang Perundang-undangan ). Membedakan golongan penduduk hindia belanda dlm 2 golongan yaitu orang eropa dan bumiputra
  2. Regring Reglement (RR)of het Beleid der regering in Nedherland Indie thn 1854  (memecah belah, disebut jg Devide et impera). Penduduk digolongkan berdasarkan agama)
  3. Masa Indische Staatsegeling (IS) thy 1926 (penduduk digolongkan berdasarkan kebangsaannya)

Periodesasi berlakunya tata hukum setelah kemerdekaan

  1. UUD 1945
  2. Konstitusi RIS 1949
  3. UUDS 1950
  4. Kembali ke UUD 1945
  5. UUD 1945 beserta perubahannya

perubahan UUD 1945 berlandaskan pd keinginan

  1. UUD 1945 tidk untuk disakralkan
  2. Kedaulatan rakyat seharusnya tidak sepenuhnya di tangan MPR
  3. Perlu mengatur tentang Pemilu
  4. Presiden tidak memegang kekuasaan secara sentralistik meliputi eksekutif, legislative dan yudukatif
  5. Presiden seharusnya tdk dpt diangkat secara terus menerus, bahkan seumur hidup
  6. Perlu memuat Perlindungan HAM

TATA HUKUM INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

Perubahan hanya terjadi pd system ketatanegaraan

Perbedaan organ Negara

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN
–       MPR MPR
–       DPR DPR
–       PRESIDEN PRESIDEN
–       BPK BPK
–       MA MA
–       DPA DPD
MK
KOMISI YUDISIAL

–       MPR tdk lagi lembaga tertingginegara

–       MPR terdiri dari anggota DPR danAnggota DPD yg keduanya dipilih melalui Pemilu

–       MPR tdk lgmenetapkan GBHN dan memilih presiden ndan wakil presiden

–       Kekuasaan membentuk UU tdk lg pd Presiden melainkan oleh DPR

–       Lembaga Yudisial tidak lagi hanya MA tetapi MK dan KY

–       Semua lembaga perwawkilan rakyat dipilih melalui Pemilu

–       Tidak ada perwakilan militer dlm lembaga perwakilan rakyat

–       Mukadimah disepakati utk tdk diubah karena sifatnya sbg paradigm

–       Ada pengatuaran khusus mengenei Pemilu.

SUMBER HUKUM INDONESIA

  1. Peraturan per-UUan, bentuknya tertulis
    1. Kebiasaan, bentuknya tdk tertulis
    2. Traktat, perjanjian internasional
    3. Yurisprudensi, putusan hakim terdahulu
    4. Pendapat ahli (skrg bukan lg doktrin)

HIRARKI/ TATA URUTAN

HANS KELSEN

  1. Kaidah dasar hipotetis (pembukaan UUD’45 dan Pancasila). Menjadi landasan kaidah konstitusi;
  2. Kaidah konstitusi (UUD’45,UU,PP dll) menjadi landasan kaidah positif.
  3. Kaidah positif, terbagi menjadi 2 yaitu:

–       Kaidah umum = kaidah yg berlaku utk semua orng

–       Kaidah individual = kaidah yg berlaku utk orng 2 tertentu saja. Contohnya vonis, putusan pengadilan, perijinan dll.

Apabila Kaidah individual tdk cocok dengan kaidah umum dpt mengajukan judicial review ke MA

Hirarki/ Tata Urutan Per-UUan di Indonesia

Berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Berdasarkan ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Berdasarkan UU 10 th 2004
–    UUD’45 –    UUD’45 –    UUD’45
–    Ketetapan MPRS –    Ketetapan MPR –    UU/Perpu
–    UU/Perpu –    UU –    PP
–    PP –    Perpu –    Kepres
–    Kepres –    PP –    Perda
–    Peraturan pelaksana : –    Kepres
   Permen, instruksi mentri –    Perda

Tugas MPR yaitu mengesahkan UUD’45 dan Mengsahkan Pemilu Presiden dan wakil Presiden.

HUKUM KETATANEGARAAN

Hukum ketatanegaraann dalam arti luas meliputi

  1. Hukum Tata Negara adlh hukum yg mengatur org atau tata susunan dan struktur Negara. Berisi pengaturan negaa dlm keadaan diam
  2. Hukum Administrasi Negara adlh hhukum yg mengatur kepentingan umum yg dilakukan oleh pejabat Negara dlm melaksanakan wewenang dan kewajibannya. Berisi pengaturan negaa dlm keadaan bergerak.

Asas-asas hukum Tata Negara Indonesia

–         Checks and balances=pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ada 3 (tias politica)

–         Bicameral dlm arti keanggotaan

–         Otda

–         Multi partai

–         Pemilu yg demokratis

–         Kemandirian Bank sentral

HUKUM ADMINITRASI NEGARA

Objek hukum adminitrasi Negara yaitu penyelenggaraan pemerintahan pd umumnya.

Tindak Pemerintah :

  1. Yang merupakan tindakan hukum
  2. Tindakan Hukum Privat artinya pemerintah dpt melakukan perbuatan2 perdata, contohnya sewa menyewa gedung.
  3. Tindakan Hukum Publik dibagi menjadi bersegi satu dan bersegi dua.
    1. Yang bukan merupakan tindakan hukum

Bentuk2 Beschikking (ketetapan eksekutif) dibagi menjadi

  1. ketetapan lisan dan
  2. ketetapan tertulis

Macam2 Beschikking

  1. Ketetapan Positif adlh ketetapan yg menimbulkan hak dan kewajiban serta menimbulkan hukum baru contohnya : Pembuatan SIM;
  2. Ketetapan Negatif adlh ketetapan yg menimbulkan hak dan kewajiban tetapi tdk menimbulkan keadaan baru dan tdk mengubah sesuatu yg  ditetapkan. Contohnya perpanjangan SIM, Pasport dll.
  3. Ketetapan deklalatur adlh pemberian hukum kpd seseorang  atau badan hukum sesuai dgn peraturan per-uu-an berdasarkan permohonan.
  4. Ketetapan konstitutif adlh ketetapan yg menimbulkan hak dan kewajiban tanpa permohonan. Contohnya Ijazah, gaji dll.

Asas-asas Hukum Administrasi Negara :

  1. Legalitas artinya setiap tindak pemerintahan hrs berdasarkan hukum
  2. Equality before the law artinya persamaan dihadapan hukum
  3. Freies ermessen/ Discretoin (tdk ada Hukum) artinya landasan diskresi itu adlh moral dan kemanusiaan.
  4. Tidak melakukan Detournement du pouvoir artinya penyalahhunaan wewenang / kekuasaan secara bertentangan dgn UU
  5. Tidak menimbulkan exes du pouvoir artinya mengambil alih kewenangan pejabat lain.
  6. Dikuasi Negara artinya mengatur peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan.

HUKUM PIDANA

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dankejahatan yang merugikan kepentingan umum. Asas berlakunya hukum pidana adalah asas legaliatas pasal 1(1) KUHP.

Dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersimpul “ tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut (asas legalitas) “ . Dari kalimat tersebut dapat diartikan suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila telah ada aturan yang menentukan dapat dihukum atau tidaknya suatu perbuatan tersebut, hal tersebut juga bermakna “lex temporis delicti” artinya suatu perbuatan pidana hanya dapat diadili menurut undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan, yang dimaksud disini ialah undang-undang yang mengatur bahwa dapat dipidana atau tidaknya seseorang tudak berlaku surut (mundur).

Dari pernyataan diatas maka pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa : dapat dipidana atau tidaknya suatu perbuatan tergantung pada undang-undang yang mengaturnya.

Namun menurut Utrech : hal ini akan menyulitkan hakim pidana yang mengadili, apabila suatu perbuatan itu patut dipidana namun tidak dapat dipidana (tidak ada ketentuan pidanaya).

Tujuan hukum Pidana ;

1)     prefentif (pencegahan) untuk menakut – nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik

2)     respresif (mendidik) mendidik seseorang yang pernah melakuakanperbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Perbuatan yang dapat dipidana :

  1. secara subjektif (unsure pelaku) adlh perbuatan yg secara subjektif dpt dipertanggungjawabkan terhadap pelaku terganting pd yang melakukan pidana.
  2. secara objektif (unsure perbuatan) adlh perbuatan yg secara objektif bertentangan dengan ketertiban  masyarakat.

Batasan-batasan penerapan sanksi Pidana

  1. Penyimpangan
  2. Onrechtmatigedaad = perbuatan melawan hukum
  3. Onrechtmatige-overheidsdaad = perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa
    1. Pengecualian
    2. Rechtsvaardigingsgrond = pembenaran/ tdk diangga bersalah
  • Wettelijke Voorschrift = tndak pidana yang dilakukan berdasarkan UU cth Hkm mati.
  • Noodtoestand = membela diri.
  1. Schuldopheffingsgrond = dianggap bersalah tp dibebaskan

Sejarah KUH Pidana

Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda,

namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda.

Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan Code Penal itu sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai pengganti Code Penal Napoleon.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan.

Pemberlakukan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht dan “dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

Di samping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturanperaturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda. Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undangundang Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sistematika KUH Pidana

 

Sistematika KUHP (WvS) terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut:

  1. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1-103).
  2. Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 s.d. 488).
  3. Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489- 569).

Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

–         Hukum pidana umum diatur dalam KUHP, sedagkan Oidana khusus daur dalam UU lainnya

–         Hubungan diatara keduanya lex specialis derogaat lex generalis = hukum pidana khusus dapat mengesampingkan hukum pidana umum

–         Hukum pidana materil= Ius Poenale=KUHP

–         Hukum pidana formal= Ius Puniendi=KUHAP

Teori tentang Fungsi Hukuman

–         sbg pembalasan

–         sbg alat utk membuat jera

–         sbg alat utk mencegah

–         sbg pembalasan dan pencegahan

–         Pasal 10 KUH Pidana

  1. Hukuman pokok ( Pidana mati, penjara, kurungan dan denda)
  2. Hukuman Pidana Tambahan (pencabutan hak2 tertentu, perampasan barangw2 tertentu, pengumuman putusan hakim)

Dengan demikian hakim tdk diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yg dirumuskan dlm Pasal 10 KUH Pidana.

–         Teori Kausalitas

  1. Teori persamaan
  2. Syarat mutlak (kelahiran, kekurang hati2an)
  3. Penyebab utama

Proses Sidang Hukum Acara Pidana

  1. Pemeriksaan
  2. Penagkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan

    Penyelidikan

  1. Penyidikan
  2. BAP
  3. Pemeriksaan berkas perkara
  4. Pengadilan

Asas-asas hukum Pidana

  1. Tidak ada perbuatan yg dpt dipidana kecuali atau kekuatan aturan pidana dlm per-uuan
  2. Tidak ada hukuman tanpa kesalahan/ asas legalitas
  3. Perubahan peraturan per-uuan tdk boleh merugikan terdakwa
  4. Teritorialitas = KUHP Indonesia berlaku  utk semua org di wil.indonesia
  5. Eksteritorialitas=hkm pidana Indonesia tdk berlaku  bagi mereka yg memiliki kekebalan diplomatic

Asas-asas hukum acara pidana

  1. Azas praduga tak bersalah (presumption of innocence) Setiap orang yang disangka,ditangkap,ditahan,dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  2. Oportunitas adlh hak seorang jaksa penuntut umum berwenang untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang/ badan hukum yg telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum, disebut juga asas deponering.
  3. equality before the law. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan disebut azas isonamia
  4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum (pasal 153 (3) KUHAP). Kecuali alas an susila dan anak dibawah umur, boleh siding tertutup.
  5. Azas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan (Contante justice)
  6. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum (pasal 69 s/d 74 KUHAP).
  7. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan (tidak boleh diwakili) atau pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa.(pasal 154-155,KUHAP)

Sejarah KUHPerdata dan KUH Dagang

s.d.a

Sistematika KUH Perdata

  1. buku I : Pasal 1 s/d 498 perihal orang (vanpersonen)
  • subjek hukum= penduking hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan usaha
  • kekuasaan orang tua (alimentasi) kekuasaan untuk memelihara, mendidik dan member nafkah
  • perwalian (Voogdij) jika orang tua tdk mampu memelihara, mendidik dan member nafkah
  • Pengampunan Curatele) diasuh
  • Perkawinan
  1. buku II : perihal benda ( van zaken ) . dalam KUHP pasal 499 , yang dinamakan kebendaan ialah , tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak , yang dapat dikuasai oleh hak milik
  2. buku III : perihal perikatan/ perjanjian (van verbintennissen),

syarat sahnya perjanjian :

  • toestemming=ada kesepakatan
  • bekwaamheid=kecakapan(dewasa,sehat)
  • Een bepaal onderwerp=adanya objek perjanjian tertentu
  • Rechtsgrond=causa yg legal

Sumber perikatan ada 2 : undang-undang, dan perjanjian

  1. buku IV : perihal pembuktian dan kadaluarsa atau lewat waktu (van bewijsen verjaring ) ,yang memuat perihgal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum

ASAS-ASAS HUKUM PERJANJAN :

  • Kekuatan hukumperjanjian artinya perjanjian berlaku spt UU bagi mereka yang membuatnya.
  • Kebebasan  membuat perjanjian/ kebebasan berkontrak  artinya orang bebas membuat perjanjian  asal tidak bertentangn dengan UU dan kesusilaan.
  • Pelaksanaan perjanjian dengan ter goede trow (itikad baik)
  • Harta kekayaan menjadi jaminan

HUKUM ACARA PERDATA

Adalah peraturan tentang jaminan ditaatinya hukum perdata dengan perantaraan hakim, tujuan dan fungsinya melindungi hak2 perdata subjek hukum

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

  • Hakim bersifat menunggu, pasif atau tdk proaktif;
  • Nemo Plus Iuris = hakim tdk boleh memutus melebihi dr yg diajukan pr pihak;
  • Persidangan terbuka, apbla td di bacakan di depan umum berarti tdk sah atau batal demi hukum
  • Hakim mendengan para pihak
  • Putusan harus disertai alasan2 maksudnya sifat nya yuridis dr fakta2 d lapangan.

HUKUM DAGANG

  • Pengertian
  • Sumber hukum dagang
  • Sistematika KUHD
  • Pengaturan perniagaan diluar KUHP & KUHD

 

HUKUM ISLAM

  1. 1.     Waris
    1. Pewaris adalah orang yang meninggalkan warisan. Sebelum warisan diberikan kepada ahli warisnya hendaknya ahli waris tersebut mendahulukan hal-hak berikut ini :

1). Zakat Harta (2.5%)

2). Hutang/ sewa

3). Ongkos pemakaman

4). Wasiat.

  1. Harta warisan

Harta warisan dibagi menjadi 2, yaitu :

1)     Harta Campur adlh harta bersama suami istri yang diperoleh dalam masa pernikahan

2)     Harta tidak campur seperti Harta bawaan sebelum nikah, hibah, mahar(milik Istri).

  1. Ahli waris adlh orang yang berhak atas warisan.

Yang berhak mendapat warisan :

1)     Yang mempunyai garis keluarga atau sedarah dengan pewaris;

2)     Hubungan perkawinan;

3)     Hubungan sesama islam. Dengan catatan klw tdk ada angka 1) dan angka 2).

Yang tidak berhak mendapat warisan :

–          Non muslim

–          Murtad

–          Pembunuh (orng yg membunuh pewaris)

  1. 2.     Perkawinan

Sebelum masuk kepada hukum perkawinan, kita mengulas dulu kepada dasar hukum perkawinan.

Dasar hukum perkawinan dibedakan menjadi 2 yaitu :

1). Sendi Hukum Barat ada 3 yaitu :

–          Gebod   = perintah

–          Verbod = larangan

–          Mogen = ijin

2). Sendi Hukum Islam ada 5 yaitu :

  • Wajib, bila dikerjakan mendapat pahala tetapi d tinggalkan dosa
  • Haram, bila dikerjakan mendapat dosa tetapi d tinggalkan pahala
  • Sunnat, bila dikerjakan mendapat pahala tetapi d tinggalkan tdk apa-apa
  • Makruh, bila dikerjakan dosa tetapi d tinggalkan tdk apa-apa
  •  Halal,

Materi yang dibahas dalam perkawinan :

  1. Sifat hukum perkawinan, pada dasarnya halal tetapi :
  • Ø Sunnat bagi yg berminat dan berkecukupan;
  • Ø Wajib bagi yang berkecukupan dan takut berzina;
  • Ø Makruh bagi yang tidak mampu member nafkah;
  • Ø Haram bagi yang terlarang kawin, diantaranya :
    • Muhrim, dibagi menjadi

–       Nasab = hubungan darah dekat

–       Radhah = sepersusuan

–       Mushaharah = hubungan periparan

  • Beda Agama
  • Pezina
  1. Terlarang kawin
  2. Rukun nikah

–       Mempelai laki2

–       Mempelai perempuan

–       Wali mempelai perempuan (ayah atau paman dr ayah)

–       Saksi dan akad/ ijab Kabul

–       mahar

  1. Fungsi KUA
  2. Bagi perempuan yang pernah menikah

Hukum Adat

  1. Teori Reception in Complexu (Van Den Berg (belanda)). Bahwa hukum asli masyarakat  Indonesia adalah agama. Tetapi teori ini dibantah oleh
  2. Snouck Hurgronje dlm bukunya De atjehers. Bahwa tidak semua hukum agama menjadi hukum asli masy. Indonesia misalnya hukum islam, karena dalam hukum islam mengatur hukum perkawinan dan hukum waris.
  3. Ter Haar

Beslissingen Leer (keputusan teor) bahwa hukum indonesai itu adalah yang dibuat oleh kepala adat.

  1. Holemann

4 sifat hukum adat

1)     Magic religius

2)     Komunal = kepentingan individu bagian dari kepentingan umum

3)     Tunai = tindakan hukum selalu diiringi/ dibayar dengan symbol-simbol tertentu, spt Panjar

4)     Kongkrit/ visual= perbuatan hukum memerlukan wujud nyata/pembuktian

HUKUM INTERNASIONAL

Batasan pengertian

  1. JG Strake, Introduction to International Law = sekumpulan hukum yang sebagian asas2  nya dari peraturan tingkah laku yang mengikat negara2.
  2. John Austin menyebutnya internasional positive morality= bukan hukum tetapi moral
  3. Hukum internasional dlm arti luas (hubungan antar Negara), dan arti sempit (hubungan antara individu2 dgn badan hukum.
  4. Hukum Transnasional= hukum yang bersumber dari traktat/ kebiasaan dan yurisprudensi mahkamah internasional

Sumber Hukum Internasional

–       perjanjian Internasional

–       kebiasaan Internasional

–       Prinsip-prinsip Internasional

–       Putusan badan Peradilan internasional

–       Keputusan Organisasi Internasional

SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

–          Negara

–          Organisasi Internasional

–          Palang Merah Internasional

–          Tahta Suci= patikan

–          Organisasi Pembebasan

–          Kawasan Perwalian

–          Kaum Belligerensi

–          Individu

KONVENSI HUKUM LAUT

–            Batas laut territorial = kedaulatan atas laut yg dimiliki olh laut yg jaraknya 12 Mil Laut diukur dari garis lurus yg ditarik dr pantai. Ini merupakan daerah terlarang bagi kapal daerah Negara lain. I Mil = 1853,20 M.

–            Batas Zona Bersebelahan = kedaulatan atas laut yg jaraknya 12 Mil Laut dr batas laut territorial/ 24 Mil dr pantai. Ini merupakan daerha terlarang bagi cukai, fiscal dan imigrasi, jd hrs pakai paspor.

–            Batas Zona Ekonomi eksklusif = kedaulatan atas laut yg jaraknya 200 Mil laut dr garis yg ditarik dari pantai. Kawasan ini Negara mempunyai hak eksklusif untuk menggali kekayaan alam dan ekonomi serta melakukan kegiatan ekonomi

–            Batas Landasan Benua/ Kontinen = kedaulatan atas laut yg jaraknya lebih dari 200 Mil Laut dr garis pantai. Kawasan ini kegiatan ekonomi dilakukan dgn pembagian  ekonomi ke masy. internasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: