Pedoman Penataan Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Pedoman Penataan Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
https://pramudyarum.wordpress.com/2016/07/12/pedoman-penataan-perangkat-daerah-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2016-tentang-perangkat-daerah/
PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Dalam UU Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3. Inspektorat Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Dinas Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan; dan
7. Satuan polisi pamong praja yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat
Seperti telah kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.
Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu :
1. Strategic Apex (Kepala Daerah);
2. Middle Line (Sekretaris Daerah);
3. Operating Core (Dinas Daerah);
4. Technostructure (Badan/Fungsi Penunjang); dan
5. Supporting Staff (Staf Pendukung).
Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.
Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.
Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.
Berikut ini beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan pendelegasian kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pembentukan Perangkat Daerah
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Perda Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda, Kepala Daerah mengundangkan Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda dianggap telah mendapat persetujuan. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda, Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan. Dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD, Menteri atau gubernur membatalkan Perda tersebut.
Jenis Perangkat Daerah
Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:
1. sekretariat Daerah;
2. sekretariat DPRD;
3. inspektorat;
4. dinas; dan
5. badan.
Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
1. sekretariat Daerah;
2. sekretariat DPRD;
3. inspektorat;
4. dinas;
5. badan; dan
6. kecamatan.
Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah
Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:
1. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
2. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
1. jumlah penduduk;
2. luas wilayah; dan
3. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
Kriteria Perangkat Daerah
Tipelogi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
1. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
2. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus ); dan
3. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
Tipelogi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
1. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
2. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus);
3. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).
Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.
Tipelogi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
1. kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan
2. kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus) untuk Urusan Pemerintahan selain Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan
2. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).
Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang. Penggabungan tersebut dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun. Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan tersebut merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Sekretariat Daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro. Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. Biro untuk Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sedangkan Sekretariat Daerah provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. Biro untuk Sekretariat Daerah provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah provinsi dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen.
Sekretariat DPRD provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sedangkan Sekretariat DPRD provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu. Sedangkan Inspektorat Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yan terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu. Masing-masing Inspektur pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
Dinas Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Sedangkan Dinas Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional. Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Susunan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi baik kelas A maupun kelas B tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.
Badan Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Badan Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Sedangkan Badan Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A, pada badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional. Sedangkan Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B, pada badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
Pada Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain. Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten yang terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asistenyang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sedangkan pada Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen tertentu.
Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sedangkan Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian
Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu. Sedangkan Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yan terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu. Masing-masing Inspektur pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
Dinas Daerah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Sedangkan Dinas Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Susunan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota baik kelas A maupun kelas B tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.
Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Badan Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Sedangkan Badan Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain. Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.
Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 5 (lima) seksi. Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian dan paling banyak 4 (empat) seksi. Sedangkan pada Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Jabatan Perangkat Daerah Provinsi
Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya. Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris badan Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator. Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/ kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
Selain jabatan tersebut diatas pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengisian Jabatan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
1. teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi
2. manajerial, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
3. sosial kultural, yan diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Selain memenuhi kompetensi sebagaimana tersebut diatas, pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan dengan bukti sertifikasi yang dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompetensi pemerintahan antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan.
Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan. Sistem merit merupakan suatu cara penilaian karyawan yang dikaitkan dengan sistem balas jasa gaji, insentif, dan bonus, dan digunakan sebagai dasar penetapan promosi. Dalam sistem ini, hasil penilaian menentukan besarnya kenaikan gaji tahunan dan jumlah bonus yang merupakan hak karyawan sesuai dengan hasil penilaian karya masing-masing. Sistem merit pada umumnya diterapkan untuk karyawan administrasi dan staf profesional, tidak untuk pekerja pabrik atau operator mesin.
STAF AHLI
Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Staf ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur atau bupati/wali kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai keahliannya. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli gubernur dan staf ahli bupati/wali kota, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perangkat Daerah provinsi melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah provinsi. Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Sinkronisasi tersebut meliputi:
1. sinkronisasi data;
2. sinkronisasi sasaran dan program; dan
3. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri (Dalam Negeri) yang ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus. Ketentuan mengenai Perangkat Daerah bagi Daerah yang berstatus istimewa atau khusus, diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
Urusan Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada dinas. Aparatur Pemerintah Pusat tersebut secara operasional berada di bawah dinas dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran dinas. Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai. Penerapan sistem informasi tersebut dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
KETENTUAN PERALIHAN
Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan, serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Perkada.
Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
Dalam hal hasil pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah tanpa menunggu penetapan hasil pemetaan.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tinjauan Fungsi DPRD Pasca UU Pemda 2014

Titik fokus perubahan penting itu terletak pada perubahan fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan perda. Pada tataran praktik perubahan itu mungkin tidak penting dan tidak berimplikasi apa-apa karena sebelum diubah menjadi fungsi pembentukan perda pun memang fungsi DPRD adalah membentuk perda bersama dengan kepala daerah.

Tetapi lain halnya bila itu dilihat dari sudut pandang teoritis. Perubahan fungsi DPRD dari fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan perda menarik untuk ditelaah. Dari segi teoritis, UU Pemda 2014 telah membuat langkah yang sangat tepat.

DPRD Tidak Menjalankan Fungsi Legislasi
Legislasi menurut Gale Encyclopedia American Law berarti Legislation: lawmaking; the preparation and enactment of laws by a legislative body (Dona Batten, 2010:136). Badan legislatif itu sendiri diartikan sebagai “a body that passes laws of legislation” (W.J. Stewart dan Robert Burgess, 2001:235). Karakteristik atau ciri khas legislasi adalah bahwa legislasi itu harus dibuat oleh badan legislatif.

Dengan kata lain, hanya badan legislatif yang memiliki fungsi legislasi. Badan legislatif itu sendiri adalah badan yang legislate artinya badan yang membuat undang-undang. Lalu apakah DPRD itu badan legislatif sehingga DPRD diberikan fungsi legislasi? Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan itu dapat ditelusuri dengan konsep negara kesatuan yang dianut oleh negara Indonesia.

Suatu negara yang telah menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan harus memahami implikasi dari pilihannya tersebut. Bentuk negara kesatuan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bentuk negara federal dan begitupun sebaliknya.

Pertama, dalam negara kesatuan semua kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudisial) terkonsentrasi pada pusat. Penjelasan UU Pemda 2014 pun telah mengakui “Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah”.

Dari sini sudah sangat jelas kalau DPRD itu bukan badan legislatif tetapi penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah. Kedua, negara kesatuan menerapkan pemisahan kekuasaan secara horisontal, dalam hal ini pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial dalam unit negara. Ketiga, negara kesatuan tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara vertikal antara unit negara dan sub unit negara atau daerah.

Keempat, dalam negara kesatuan kekuasaan dapat didelegasikan ke unit yang lebih rendah tetapi tidak berupa peralihan kekuasaan. Perlu di garis bawahi bahwa dalam negara kesatuan kekuasaan yang dapat didelegasikan ke unit yang lebih rendah hanyalah kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan tidak meliputi kekuasaan legislatif dan yudisial.

Di sini nampak semakin memperjelas bahwa DPRD bukan badan legislatif. Kelima, berdasarkan sistem negara kesatuan kekuasaan pemerintahan yang telah diberikan kepada unit yang lebih rendah dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam negara kesatuan tidak pernah terjadi peralihan kekuasaan tetapi hanya pendelegasian kekuasaan.

Simpulan yang dapat dihasilkan dari uraian karakteristik bentuk negara kesatuan di atas adalah bahwa dalam negara kesatuan hanya ada satu badan legislatif yang kalau di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPRD bukan badan legislatif sehingga tidak bisa diberikan fungsi legislasi. Oleh sebab itu sangat tepat kalau UU Pemda 2014 menyebut fungsi DPRD adalah fungsi pembentukan perda.

Adalah “kecelakaan” ketika UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) masih menyebut fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Beruntung “kekhilafan” UU MD3 segera disadari oleh penyusun UU Pemda 2014 sehingga keluarlah Pasal 409 huruf d yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku materi muatan UU MD3 yang khusus mengatur mengenai DPRD, baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota yang berarti mencabut pula Pasal 316 ayat (1) dan 365 ayat (1) yang masih menyebut fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Pasca UU Pemda 2014 fungsi DPRD benar-benar fungsi pembentukan perda bukan lagi fungsi legislasi.

Kesalahpahaman DPR dengan DPRD
Pada saat berlakunya UU Pemda 2004 fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD ini sama persis dengan fungsi yang dijalankan oleh DPR. Nampaknya pembentuk UU Pemda 2004 sangat dipengaruhi pemikiran bahwa DPRD identik atau bahkan sama dengan DPR sehingga kedua lembaga itu diberikan fungsi yang sama. Pemikiran mengidentikkan DPR dengan DPRD dapat terjadi karena tiga sebab.

Pertama, dari aspek nama DPR-DPRD tentu sangat mirip. Dari kemiripan nama ini dapat menimbulkan pemahaman bahwa keduanya adalah sama dan yang membedakan hanyalah bahwa DPR berada di pusat sedangkan DPRD berada di daerah. DPR adalah badan legislatif pusat dan DPRD badan legislatif daerah.

Kedua, anggota DPR dan anggota DPRD sama-sama dipilih dalam pemilu legislatif. Ketiga, DPR dan DPRD diatur dalam satu undang-undang yaitu UU MD3. Mengidentikkan bahkan menyamakan DPR dengan DPRD adalah pemikiran yang tidak tepat bahkan salah kaprah. DPR tidak sama dengan DPRD. DPR itu berbeda dengan DPRD. Karena beda seharusnya DPRD tidak menjalankan fungsi yang sama dengan DPR.

Koreksi oleh UU Pemda 2014
Lahirnya Pasal 409 huruf d UU Pemda 2014 adalah dalam rangka meluruskan kerancuan antara DPR dengan DPRD. Pasal 409 huruf d UU Pemda 2014 yang mengeluarkan DPRD dari UU MD3 adalah langkah yang sangat tepat. DPR dan DPRD adalah lembaga yang berbeda dan sudah seharusnya tidak diatur dalam satu undang-undang. Tepat pula penjelasan umum UU Pemda 2014 yang menyatakan bahwa sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam undang-undang UU Pemda 2014.

Selain tidak lagi mengatur DPR dan DPRD dalam satu undang-undang, masih terdapat langkah lain untuk lebih menegaskan bahwa DPR berbeda dengan DPRD. Pertama, mengubah nama DPRD, misalnya dewan perwakilan rakyat provinsi untuk DPRD provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk DPRD kabupaten/kota.

Kedua, anggota DPRD tidak lagi dipilih dalam pemilu legislatif bersama-sama dengan pemilihan anggota DPR dan DPD tetapi dipilih bersama dengan pemilihan kepala daerah karena DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Sekali lagi DPRD bukan badan legislatif dan sangat berbeda dengan DPR.

A’an Efendi, Mahasiswa Doktoral Universitas Airlangga

 

– See more at: http://www.gresnews.com/berita/opini/90191-tinjauan-fungsi-dprd-paska-uu-pemda-2014/0/#sthash.GNUYbMpO.dpuf

Menjadikan Fiksi Hukum Tak Sekadar Fiksi

Menjadikan Fiksi Hukum Tak Sekadar Fiksi

Meskipun terus dikembangkan pemerintah, Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum belum sepenuhnya jalan. Akses terhadap peraturan daerah tetap sulit.
“Berapa jumlah undang-undang yang disetujui DPR dan Pemerintah pada tahun 2011?” Pertanyaan sederhana ini diajukan kepada puluhan mahasiswa hukum yang tengah mengikuti sebuah pelatihan legislative drafting di Jakarta, pertengahan Juni lalu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab.

Padahal, pertanyaan yang diajukan masih sangat sederhana dan tunggal. Sederet pertanyaan lanjutan masih bisa diajukan. Berapa jumlah putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap pada periode yang sama? Berapa jumlah Peraturan Pemerintah yang terbit pada Juni 2012? Berapa pula Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit dalam lima tahun terakhir?

Alih-alih mengetahui jumlah peraturan teknis. Materi satu undang-undang saja belum tentu dipahami semua orang, termasuk orang yang berkecimpung di bidang yang diatur undang-undang tersebut.

Potret lebih nyata bisa disimak dari kisah sebuah persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung 28 Juni lalu. Kala itu, Rochman memberi keterangan sebagai saksi di depan hakim. Bendahara pengeluaran Pemkot Bandung ini ditanya hakim Setyabudi Tejocahyono tentang apa yang menjadi landasan hukum tugasnya selaku bendahara. Rochman malah menunjukkan dan membaca SK Wali Kota Bandung tentang pengangkatannya selaku bendahara. Hakim Setyabudi memperjelas maksudnya: apakah Rochman selaku bendahara pernah mendengar UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Rochman mengaku tidak tahu undang-undang dimaksud, dan tidak pernah baca juga UU tentang Keuangan Negara. Sang hakim akhirnya menasihati Rochman. Di mata hakim, selaku pejabat fungsional kebendaharaan, Rochman sudah seharusnya tahu Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Fiksi hukum
Rochman bukan satu-satunya representasi kisah ketidaktahuan terhadap peraturan. Sebab, setiap orang –miskin atau kaya, orang hukum atau bukan, dianggap tahu hukum. Inilah yang lazim disebut fiksi hukum (rechtfictie).

Dalam sebuah fiksi hukum, siapapun tanpa kecuali dianggap tahu hukum. Menjadi kesalahan besar jika seseorang tidak tahu hukum (ignorante legs est lata culpa). Dalam bahasa sederhana, seseorang tidak bisa ngeles bahwa ia tidak tahu hukum jika suatu saat harus mempertanggungjawabkan sesuatu di depan hukum.

Adagium fiksi hukum sudah lama ditinggalkan, tetapi faktanya pandangan ini dianut dunia peradilan, baik Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MA No. 645K/Sip/1970 dan putusan MK No. 001/PUU-V/2007 memuat prinsip yang sama: “ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf”.

Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 menegaskan “tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara”.

Sesuai namanya, fiksi hukum adalah fiksi. Faktanya, tidak semua orang tahu hukum, dan tidak satu orang pun yang tahu semua hukum. Akibatnya, seringkali pencari keadilan dirugikan. Contohnya, seorang pengacara publik LBH Jakarta pernah ditahan aparat Polres Jakarta Utara dengan tuduhan bertindak seolah-olah advokat, padahal Pasal 31 UU Advokat yang dijadikan polisi sebagai dasar untuk menahan sudah lama dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum disebabkan banyak faktor. Tetapi secara umum lebih disebabkan akses mereka terhadap sumber-sumber informasi hukum sangat minim. Sekadar contoh, Lembaran Negara (LN) dan Tambahan Lembaran Negara (TLN), tempat undang-undang beserta penjelasannya dimuat, tidak diproduksi massal dan gratis. Kalau saja semua peraturan yang diterbitkan pemerintah bisa diakses, kemungkinan besar masyarakat semakin melek hukum.

Faktor lain, mindset birokrat yang menganggap peraturan sebagai rahasia. Gara-gara mindset ini sudah lama peraturan menjadi komoditi transaksional birokrasi. Kehadiran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjungkirbalikkan mindset tersebut. Peraturan, keputusan, dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dijadikan sebagai informasi publik yang bisa diakses siapapun.

PDH dan SJDIH
Beragam upaya coba dilakukan pemerintah untuk membuka ruang lebar akses masyarakat terhadap hukum. Pendirian Pusat Dokumentasi Hukum (PDH) pada 1972 merupakan titik awal pengembangan akses masyarakat terhadap dokumen-dokumen hukum.

Sejak era reformasi diperkenalkan pula konsep SJDIH, singkatan dari Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. SJDIH adalah sistim yang mewadahi pendayagunaan bersama dokumen hukum sebagai sarana pemberian layanan informasi secara akurat, lengkap, mudah, dan cepat. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum mencakup kegiatan penumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum. Sudah puluhan tahun sistim ini telah dikembangkan. Setelah sistim yang dikembangkan pada 1999, kini SJDIH dikembangkan berdasarkan konsep baru sesuai Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012.

Dalam SJDIH, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berkedudukan sebagai Pusat JDIH. Anggotanya melibatkan biro-biro hukum dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan juga melibatkan perpustakaan hukum.

Tetapi diakui Kepala BPHN, Wicipto Setiadi, pengelolaan SJDIH selama ini belum maksimal. Buktinya, belum semua peraturan yang diterbitkan instansi bisa diakses masyarakat. Perpres No. 33 Tahun 2012, kata Wicipto, memperkuat posisi Kanwil Hukum dan HAM sebagai law center sehingga lebih mudah diakses masyarakat.

Perkembangan teknologi sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membuka akses masyarakat terhadap hukum. Digitalisasi perundang-undangan merupakan salah satu alternatif yang bisa terus dikembangkan baik oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Laman resmi sejumlah instansi, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, kini menyajikan peraturan-peraturan terbaru sehingga lebih cepat dan mudah diakses masyarakat.

Mahkamah Agung pun sudah bertahun-tahun menyajikan salinan putusan berkekuatan hukum tetap melalui situsnya. Cuma, belum semua instansi pemerintah menyediakan informasi hukum secara cepat dan lengkap. Akses terhadap peraturan daerah termasuk yang paling sulit dikembangkan. Alih-alih masyarakat, pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) pun kesulitan mengawasi semua peraturan daerah yang diterbitkan 33 provinsi dan 500-an kabupaten/kota.

Jika negara tidak menyediakan akses terhadap informasi perundang-undangan, maka sulit mendudukkan semua anggota masyarakat dalam status ‘tahu hukum’ sesuai adagium fiksi hukum. Karena itulah SJDIH lahir dengan misi menjamin ketersediaan informasi hukum yang lengkap dan dapat diakses masyarakat. Jika sistim ini tak dikembangkan secara menyeluruh, niscaya fiksi hukum tetaplah sebuah fiksi. Di tengah keinginan besar membuka akses terhadap informasi dan dokumentasi hukum itulah, dua belas tahun lalu, hukumonline lahir.

diambil dari Hukum Online : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe7ed9ac70f/menjadikan-fiksi-hukum-tak-sekadar-fiksi

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Bagaimanakah status suatu pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)? Apakah berdasarkan keputusan MK itu kita dapat langsung mengabaikan pasal tersebut (bagaimana kekuatan hukumnya)? Atau keputusan MK tersebut harus diakomodasikan di peraturan perubahan UU yang ditinjau tersebut terlebih dulu?

 

ALI SALMANDE, S.H.

 

Dalam perkara judicial review atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK dapat menyatakan kata, frasa, pasal dalam undang-undang atau keseluruhan isi UU itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karenanya, MK juga sering disebut sebagai negative legislator.

 

Bagaimana status suatu ketentuan dalam UU yang telah dinyatakan tak mempunyai hukum mengikat oleh MK? Ketentuan atau pasal tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum. Bila ada pejabat negara atau warga negara yang masih tetap menggunakan pasal atau UU yang telah dinyatakan tak mengikat itu, berarti tindakannya tidak memiliki dasar hukum.

 

Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan ‘Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat’.

 

Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, menyatakan tidak dibutuhkan adanya satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan MK, karena sifatnya hanya declaratoir.

 

Status Putusan MK dianggap sederajat dengan UU, karena Putusan MK yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (pasal 57 ayat [3] UU MK).

 

Terkait revisi atau perubahan UU sama sekali tak ada hubungannya dengan pelaksanaan putusan MK. Biasanya, perubahan UU dilakukan hanya untuk mensinkronkan dengan pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK.

 

Demikian sejauh yang kami, ketahui. Semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

 

Daftar Isi Peraturan Daerah Kab. Bandung

DAFTAR ISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PERDA TH 2016  YANG TELAH DIUNDANGKAN     :

 

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan No Registrasi Status
1 01 / 2016 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 8 Jan 2016 LD No 1  Noreg 5 /2016  
2. 02 / 2016 Penyelenggaraan Pasar 14 Juni 2016 LD No 2

TLD No 16 Noreg 2/88 2016

 
3. 03/2016 Sistem Kesehatan Daerah 14 Juni 2016 LD No. 3

TLD No 17 Noreg 3/89/2016

 
4. 04/2016 Penyelenggaraan Perkoperasian 14 Juni 2016 LD No. 4

TLD 18  Noreg

6/90/2016

 
5. 05 / 2016 Pembentukan Produk Hukum Daerah 14 Juli 2016 LD No. 6

TLD 19

Noreg 5/91 2016

 
6. 06/ 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 15 Juli 2016 LD No.6

TLD 20

Noreg 6/102/2016

 
7. 07 / 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 15 Juli 2016 LD No.7

TLD 21

Noreg 7/130/2016

 
8. 08 / 2016 Pembangunan Desa 23 Agustus 2016 LD No. 8

TLD 22

Noreg 8/139/2016

 
9. 09 / 2016 Penyelenggaraan Perpustakaan 23 Agustus 2016 LD No. 9

TLD 23 Noreg 9/140/ 2016

 
10. 10 / 2016 Organisasi Pemerintah Desa 23 Agustus 2016 LD 10

TLD 24 Noreg 10/ 141/ 2016

 
11. 11 / 2016 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 30 Agustus 2016 LD 11

Noreg 11/ 148/2016

 
12. 12 / 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 14 September 2016 LD 12

Noreg 12/ 181/ 2016

 

PERDA TH 2015  YANG TELAH DIUNDANGKAN     :

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan No Registrasi
1 1 / 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kab Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab Bandung 26 Jan 2015 LD No 1 / Noreg 18 / 2015
2 2 / 2015 Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2015 27 Jan 2015 LD No 2 / Noreg 20 / 2015
3 3 / 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tapak

 

25 Mei 2015 LD No. 3 TLD 6 Noreg 75/2015
4 4 / 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang enyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

 

25 Mei 2015 LD No. 4 TLD 7  Noreg 76 / 2015
5 5 / 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

 

25 Mei 2015 LD No. 5 TLD 8  Noreg 77 / 2015
6 06 / 2015 Pertanggungjawaban APBD Tahun 2014 31 Juli 2015 LD No. 6 TLD 9 Noreg……/ 2015
7 7 / 2015 Peraturan Daerah Kabupaten  Bandung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan 26 Okt 2015 LD No 7 Noreg 192 / 2015
8 8 / 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa

 

26 Okt 2015 LD 8 Noreg 193 / 2015
9  

 

 

9 / 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

26 Okt 2015 LD 9 Noreg 194 / 2015
10 10 / 2015 Perubahan APBD Tahun 2015 3 Nov 2015 LD 10/2015

Noreg 208/2015

11 11 / 2015 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Raharja Kab Bandung 14 Des 2015 LD 11/2015

Noreg 266/2015

12 12 / 2015 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31 Des 2015 LD 12/TLD 12

Noreg 319/2015

13 13/2015 Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas 31 Des 2015 Ld13/tld 13

Noreg 320/2015

14 14 /2015 Pasar Hewan 31 Des 2015 LD 14/TLD 14

Noreg  321

15 15 / 2015 Penyelenggaraan Transportasi 31 Des 2015 LD 15 /TLD 15

Noreg  322

 

 

PERDA TH 2014  YANG TELAH DIUNDANGKAN     :

 

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan No Registrasi
1 01 / 2014 Penyertaan Modal Pemda kepada PDAM Tirta Raharja Kab Bandung 20 Jan 2014 02
2. 02 / 2014 Penyertaan Modal Pemda kepada PD. BPR Kab Bandung 20 Jan 2014 01
3. 03 / 2014 Perubahan Keenam atas Perda Kab Bandung No 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan 20 Jan 2014 03
4 04 / 2014 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Bandung 20 Jan 2014 05
5 05 / 2014 Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Bandung Tahun 2010-2015 20 Jan 2014 06
6 06 / 2014 Perubahan Ketiga atas Perda No 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Bandung 20 Jan 2014 07
7 07 / 2014 Perizinan Usaha Perkebunan 20 Jan 2014 08
8. 08 / 2014 Pencegahan dan Penanggulangan Korban Perdagangan Orang 20 Jan 2014 04
9. 09 / 2014

sda

APBD Tahun Anggaran 2014 6 Feb 2014 09
10. 10 / 2014 PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung 23 Mei 2014 36
11. 11 / 2014 Pengelolaan Aset Desa 23 Mei 2014 37
12. 12 / 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung 23 Mei 2014 38
13. 13 / 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung 23 Mei 2014 39
14. 14 / 2014 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung TA 2014 11 Agust 2014 129
15

 

15 / 2014

 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 25 Agust 2014 150
16 16 / 2014 Perubahan Atas Perda Kab bandung No 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR Kab Bandung Menjadi PT BPR Kerta Raharja 25 Agust 2014 132
17 17 / 2014 Pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 25 Agust 14 133
18 18 / 2014 Perubahan Kedua Atas Perda Kab Bandung No 11 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum 1 Sept 14 165
19 19 / 2014 Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa 23 Des 14 240
20 20 / 2014  Keuangan Desa 23 Des 2014 241
21 21 / 2014 Perizinan Kesehatan 23 Des 2014 242
22 22 / 2014 Perubahan Perda No 26 Tahun 2009 tentang 23 Des 2014 243

 

 

 


 

PERDA TAHUN 2013

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan Status
1 01 / 2013 Penyelesaian Kerugian Daerah 2 Januari 2013 2 Januari 2013
2. 02 / 2013 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung 2 Januari 2013 2 Januari 2013
3. 03 / 2013 Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 2 Januari 2013 2 Januari 2013
4 04/2013 Pengelolaan Air Limbah Domestik 2 Januari 2013 2 Januari 2013
5 05/2013 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Citra Bangun Selaras Kabupaten Bandung 2 Januari 2013 2 Januari 2013
6 06/2013 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung 2 Januari 2013 2 Januari 2013
7 07/2013 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melalui Perbankan di Kabupaten Bandung 2 Januari 2013 2 Januari 2013
8 08/2013 Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan 2 Januari 2013 2 Januari 2013
9 09/2013 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
9. 09 / 2013 APBD Tahun Anggaran 2013 30 Jan 2013 30 Jan 2013
10. 10 / 2013 Perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah 10 Mei 2013 10 Mei 2013
11 11 / 2013 Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lemtekda Kab Bandung 22 Juli 2013 22 Juli 2013
12 12 / 2013 Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kab Bandung 19 Agust 2013 19 Agust 2013
13 13 / 2013 Perubahan atas Perda No 27 tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kec Nagreg Kab Bandung 19 Agust 2013 19 Agust 2013
14 14 / 2013 Izin Lingkungan 19 Agust 2013 19 Agust 2013
No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan
15

 

15 / 2013 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 19 Agust 2013 19 Agust 2013
16 16 / 2013 Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah 19 Agust 2013 19 Agust 2013
17 17 / 2013 Perubahan atas Perda Kab Bandung No 11 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 26 Agust 13 26 Agust 13
18 18 / 2013 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 5 sept 13 5 Sept 2013
19 19 / 2013 Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 30 Okt 2013 30 Okt 2013
20 20 / 2013 Perda Perubahan APBD 2013 12 Nov 2013 12 Nov 2013

 

 

 

 

PERDA TAHUN 2012

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan Status
1 01 / 2012 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung 2 Januari 2012 2 Januari 2012
2. 02 / 2012 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Bandung 2 Januari 2012 2 Januari 2012
3. 03 / 2012 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Citra Bangun Selaras Kabupaten Bandung 2 Januari 2012 2 Januari 2012
4 04/2012 Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) di Kabupaten Bandung 2 Januari 2012 2 Januari 2012
5 05/2012 Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Daerah 2 Januari 2012 2 Januari 2012
6 06/2012 Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Bandung 2 Januari 2012 2 Januari 2012 Mencabut Perda No 22 tahun 2001
7 07/2012 Ijin Lokasi 2 Januari 2012 2 Januari 2012 Mencabut Perda No 2 tahun 2001
8 08/2012 Perijinan Perdagangan di Kabupaten Bandung 2 Januari 2012 2 Januari 2012 Mencabut Perda No 16 tahun 2001
9 09/2012 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung 2 Januari 2012

 

2 Januari 2012 Mencabut Perda No 4 Tahun 2002
10 10/2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012  26 Januari 2012 26 Januari 2012
11 11/2012 Retribusi Jasa Umum : Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler. 24 Februari 2012 24 Februari 2012 Mencabut Perda No 21 thn 2001 dan Perda No 23 thn 2009, Mencabut Pasal Retribusi di Perda No 7/ 2009, 14/ 2009, 20/ 2009, 21/ 2009, 1/ 2010, 6/ 2010, 7/ 2010
12 12/2012 Retribusi Jasa Usaha : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 24 Februari 2012 24 Februari 2012 Mencabut Perda No 7/ 2000, 21 /2000, 23/ 2000
13 13/2012 Retribusi Perizinan Tertentu : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek. 24 Februari 2012 24 Februari 2012 Mencabut Perda No 16/ 2009, 28/ 2000
14 14/2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab.Bandung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 7 Mei 2012 7 Mei 2012 Mengubah Perda No 7 thn 2009
15 15/2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab.Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah 7 Mei 2012 7 Mei 2012 Mengubah Perda No 21 thn 2009
16 16/2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Pengelenggaraan Pemakaman di wilayah Kab.Bandung 7 Mei 2012 7 Mei 2012 Mengubah Perda No 14 thn 2009
17 17/2012 Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan 7 Mei 2012 7 Mei 2012 Mengubah Perda No 16 thn 2009
18 18/2012 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2017 7 Mei 2012 7 Mei 2012
19 19/2012 Pembentukan Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung 7 Mei 2012 7 Mei 2012
20 20/2012 Rumah Susun 7 Mei 2012 7 Mei 2012
21 21/2012 Rencana Tapak 7 Mei 2012 7 Mei 2012
22 22/2012 Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah 7 Mei 2012 7 Mei 2012
23 23/2012 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kab.Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab.Bandung 15 Juni 2012 15 Juni 2012 Mengubah Perda No 20 thn 2007
24 24/2012 Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bandung 15 Juni 2012 15 Juni 2012 Mencabut Perda No 14 thn 2006
25 25/2012 Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab.Bandung 15 Juni 2012 15 Juni 2012 Mengubah Perda No 21 thn 2007
26 26/2012 Pembentukan Desa Resmi Tingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung 3 Agustus 2012 3 Agustus 2012
27 27/2012 Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung 3 Agustus 2012 3 Agustus 2012
28 28/2012 Pembentukan Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung 3 Agustus 2012 3 Agustus 2012
29 29/2012 Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja 3 Agustus 2012 3 Agustus 2012 Mencabut Perda No 4 Tahun 2009

 

30 30/2012 Pembangunan Kepemudaan 3 Agustus 2012 3 Agustus 2012
31 31/2012 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 18 September 2012 18 September 2012
32 32/2012 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 20 November 2012 20 November 2012

 


 

PERDA TAHUN 2011

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan Status
1 01 / 2011 Pajak Daerah 10 Januari 2011 10 Januari 2011
2. 02 / 2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan 18 Februari 2011 18 Februari 2011 Mengubah Perda No 23 Thn 2007
3. 03 / 2011 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2006 18 Februari 2011 18 Februari 2011 Mengubah Perda No 17 Thn 2006
4 04/2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011

 

11 Maret 2011 11 Maret 2011
5 05/2011 Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung 20 Juni 2011 20 Juni 2011
6 06/2011 Penataan Organisasi Dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung

 

20 Juni 2011 20 Juni 2011 Mencabut psl 2 dan psl 7 Perda No 5/ 2008
7 07/2011 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

 

20 Juni 2011 20 Juni 2011
8 08/2011 Pengelolaan Air Tanah 20 Juni 2011 20 Juni 2011 Mencabut Perda No 9 thn 2003
9 09/2011 Pengelolaan Usaha Pertambangan 20 Juni 2011 20 Juni 2011 Mencabut Perda No 8 thn 2003
10 10/2011 Irigasi 20 Juni 11 20 Juni 11
11 11/2011 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 10 Agustus 2011 10 Agustus 2011
12 12/2011 Perijinan Industri di Kabupaten Bandung 10 Agustus 2011 10 Agustus 2011 Mencabut Perda No 17 thn 2002
13 13/2011 Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung 10 Agustus 2011 10 Agustus 2011 Mencabut Perda No 18 thn 2002
14 14/2011 Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 10 Agustus 2011 10 Agustus 2011 Mencabut Perda No 17 thn 2001
15 15/2011 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit 29 September 2011 29 September 2011 Mencabut Perda No 18 thn 2001
16 16/2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung 29 September 2011 29 September 2011 Mengubah Perda No 20 thn 2007
17 17/2011 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 3 Oktober 2011 3 Oktober 2011
18 18/2011 Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan 14 Nopember 2011 14 Nopember 2011

 

Mengubah Perda No 23 thn 2007
19 19/2011 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 16 Nopember 2011 16 Nopember 2011
20 20/2011 Retribusi Rumah Potong Hewan 7 Desember 2011 7 Desember 2011 Mencabut Perda No 3 thn 2002
21 21/2011 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung

 

7 Desember 2011 7 Desember 2011 Mencabut perda No 21 thn 2000
22 22/2011 Retribusi Ijin Usaha Perikanan 7 Desember 2011 7 Desember 2011 Mencabut Perda No 29 thn 2000 & perda no 30 thn 2000
23 23/2011 Retribusi Ijin Gangguan 7 Desember 2011 7 Desember 2011

 

Mencabut Perda No 3 thn 2001

PERDA TAHUN 2010

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan Status
1 01 / 2010 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kab Bandung 11 Feb 2010 11 Feb 2010
2. 02 / 2010 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kab Bandung 29 mar 2010 29 mar 2010 Mencabut Perda No 24 thn 2007
3. 03 / 2010 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kab Bandung 29 mar 2010 29 mar 2010 Mencabut Perda No 2 thn 2009
4 04 / 2010 Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Kab Bandung 29 mar 2010 29 mar 2010 Mengubah Perda No 25 thn 2007
5 05 / 2010 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bandung TA 2010 08 apr 2010 08 apr 2010
6 06 / 2010 Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 3 mei 2010 3 mei 2010
7 07 / 2010 Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air 30 Juni 2010 30 Juni 2010 Mencabut Perda No 2 thn 2005
8. 08 / 2010 Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah 6 Sept 2010 6 Sept 2010 Mencabut Perda No 20 thn 2000
9. 09 / 2010 Perubahan Atas Perda Nomor  3 tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol 6 Sept 2010 6 Sept 2010 Mengubah Perda No 3 thn 2004
10. 10 / 2010 Pencabutan Peraturan Daerah Kab Bandung  No 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat 6 Sept 2010 6 Sept 2010 Mencabut Perda No 27 thn 2001
11 11 / 2010 Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bandung 20 Sept 2010 20 Sept 2010
12 12 / 2010 Perubahan Atas Perda Nomor  20 tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Dinas Daerah Kab Bandung 20 Sept 2010 20 Sept 2010 Mengubah Perda No 20 thn 2007
13 13 / 2010 Perubahan Atas Perda Kab.Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT.Citra Bangun Selaras (PERSERO) di Kab.Bandung 29 Oktober 2010 29 Oktober 2010 Mengubah Perda No 9 thn 2006
14 14 / 2010 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT.Citra Bangun Selaras Kab.Bandung 29 Oktober 2010 29 Oktober 2010
15 15 / 2010 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 18 November 2010 18 November 2010 Mencabut Perda No 3 thn 2006
16 16 / 2010 Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kab.Bandung 18 November 2010 18 November 2010
17 17 / 2010 Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kab.Bandung 18 November 2010 18 November 2010 Mencabut Perda No 24 thn 2001
18 18 / 2010 Pedoman Badan Usaha Milik Desa (bumdes) 18 November 2010 18 November 2010
19 19 / 2010 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009 26 November 2010 26 November 2010
20 20 / 2010 Perubahan APBD TA 2010 26 November 2010 26 November 2010

PERDA TAHUN 2009

 

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan Status
1 1 / 2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan 19 maret 09 19 maret 09 Mengubah Perda No 23 thn 2007
2. 2 / 2009 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd. Bpr) Di Kabupaten Bandung 23 maret 09 23 maret 09 Mencabut Perda No 8 thn 2008
3. 3 / 2009 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung 30 maret 09 30 maret 09 Mengubah Perda No 25 thn 2007
4 4 / 2009 Pembubaran Dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd. Bpr) Di Kabupaten Bandung 02 april 09 02 april 09 Mencabut Perda No 23 thn 1996
5 5 / 2009 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 06 april 09 06 april 09
6 6 / 2009 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 17 april 09 17 april 09
7 7 / 2009 Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 29 april 09 29 april 09 Mencabut Perda No 25 thn 2000
8 8 / 2009 Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (Kibbla) Di Kabupaten Bandung 04 mei 09 04 mei 09
9 9 / 2009 Izin Penyelenggaraan Reklame 04 mei 09 04 mei 09 Mencabut Perda No 10 thn 2003
10 10 / 2009 Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bandung 15 juli 09 15 juli 09
11 11 / 2009 Dokumen Pengelolaan Lingkungan 15 juli 09 15 juli 09
12 12 / 2009 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin 15 juli 09 15 juli 09 Mengubah Perda No 18 thn 2007
13 13 / 09 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Bandung TA 2008 5 agust 09 5 agust 09
14 14 / 09 Pengelolaan Dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung 20 agust 09 20 agust 09 Mencabut Perda No 27 thn 2000, pasal retribusinya dicabut oleh Perda No 11 thn 2012
15 15 / 09 Rumah Susun (Rusun) 20 agust 09 20 agust 09 Dicabut dgn Perda no 20 thn 2012
16 16 / 09 Tata Bangunan 20 agust 09 20 agust 09 Mencabut Perda no 24 thn 2000, diubah dgn Perda No 17 thn 2012
17 17 / 09 Pajak Restoran 20 agust 09 20 agust 09 Mencabut Perda No 15 thn 2002
18 18 / 09 Pajak Penerangan Jalan 20 agust 09 20 agust 09 Mencabut Perda No 11 thn 2002
19 19 / 09 Pajak Reklame 20 agust 09 20 agust 09 Mencabut Perda No 6 thn 1998
20 20 / 09 Pembangunan, Pengendalian Dan Pengelolaan Pasar 20 agust 09 20 agust 09
21 21 / 09 Pengelolaan Sampah 20 agust 09 20 agust 09 Diubah dgn Perda No 15 thn 2012
22 22 / 09 Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama Di Kabupaten Bandung 20 agust 09 20 agust 09
23 23 / 09 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung 20 agust 09 20 agust 09 Dicabut dgn Perda No 12 thn 2012
24 24 / 09 Perubahan Atas Perda Kab Bandung No. 2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa 24 agust 09 24 agust 09 Mengubah Perda No 2 thn 2006
25 25 / 09 Perubahan Atas Perda Kab Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung 24 agust 09 24 agust 09 Mengubah Perda No 5 thn 2008
26 26 / 09 PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG 24 agust 09 24 agust 09 Mencabut Perda No 4 thn 2004

 

PERDA TAHUN 2008

 

  No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan Status
1

 

01 / 2008 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 31 Mar 08 31 Mar 08
2. 02 / 2008 Pembentukan Desa Warjabakti Kec Cimaung Kab Bandung 19 Agust 08 19 Agust 08
3. 03 / 08 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab Bandung Th 2007 s/d 2027 19 Sept 08 19 Sept 08
4 04 / 08 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah TA 2007 19 Agust 08 19 Agust 08
5 05 / 08 Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung 22 Agust 08 22 Agust 08 Diubah dgn Perda No 25 thn 2009, mencabut pasal 30 ayat (2) Perda No 21 thn 2007
6 06 / 08 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab Bandung No 23 Th 2007 ttg Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan 7 Okt 08 7 Okt 08 Mengubah Perda No 23 thn 2007
7 07 / 08 Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah  9 Okt 08  9 Okt 08
8 08 / 08 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat  13 Okt 08  13 Okt 08
9 09 / 08 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 4 Nop 08 4 Nop 08
10 10 / 08 Penanggulangan Kemiskinan di Kab Bandung 5 Nop 08 5 Nop 08

 

 

PERDA TAHUN 2007

 

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan Status
1 01 / 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007  1 Mar 07  1 Mar 07
2. 02 / 2007 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  28 Mar 07  28 Mar 07 2
3. 03 / 07 Pengelolaan Barang Milik Daerah 28 Mar 07 28 Mar 07 Mencabut Perda No 8 Tahun 2001
4 04 / 07 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT.Bank Jabar, PD.Air Minum, PD. BPR dan Atau Lembaga Keuangan Lainnya 28 Mar 07 28 Mar 07
5 05 / 07 Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Daerah  28 Maret 07  28 Maret 07
6 06 / 07 Perubahan Kedua Atas Perda No.8/2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Bandung  28 Mar 07  28 Mar 07 Mengubah Ke2 Perda No 8 Thn 2004, mengubah Perda No 1 Thn 2006
7 07 / 07 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 22 Agust 07 22 Agust 07
8 08 / 07 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta Di Kab Bandung
9 09 / 07 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan 29 okt 07 29 okt 07 Mencabut Perda No 4 Thn 2000
10 10 / 07 Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa di Lingkungan Pemkab Bandung  29 okt 07  29 okt 07
11 11 / 07 Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa  29 okt 07  29 okt 07 Mencabut Perda No 6,7,8 Thn 2000
12 12 / 07 Lembaga Kemasyarakatan  29 okt 07  29 okt 07 Mencabut Perda No 11 Thn 2000
13 13 / 07 Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa  29 okt 07  29 okt 07 Mencabut Perda No 12 Thn 2000
14 14 / 07 Penetapan dan Penegasan Batas Desa 29 Okt 07 29 Okt 07
15 15 / 07 Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan 29 Okt 07 29 Okt 07 Mencabut Perda No 4 Tahun 2000
16 16 / 07 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007  20 nop 07  20 nop 07
17 17 / 07 Urusan Pemerintahan Kab Bandung  12 Des 07  17 Des 07 17
18 18 / 07 Pembentukan Kecamatan Kutawaringin  12 Des 07  17 Jan 08
19 19 / 07 Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD  Kab Bandung 17 Des 07 9 Jan 08 Mencabut Perda No 8 Thn 2002
20 20 / 07 Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab Bandung 17 Des 07 9 Jan 08 Mencabut Perda No 9 Thn 2002
21 21 / 07 Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab Bandung 17 Des 07 9 Jan 08 Mencabut Perda No 10 Thn 2002
22 22 / 07 Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kab Bandung 17 Des 07 9 Jan 08 Mencabut Perda No 7 Thn 2001
23 23 / 07 Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan 27 Des 07 27 des 07
24 24 / 07 Penyertaan Modal Pemda Kepada PD Air Minum Tirtaraharja Kab Bandung 27 Des 07 27 Des 07 Mencabut Perda No 4 Thn 2007
25 25 / 07 Penyertaan Modal Pemda Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kab Bandung 27 Des 07 27 Des 07

 

 

 

 

 

 

PERDA TAHUN 2006

 

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan No. Seri
1 01 / 2006 Perubahan atas Perda No 8 / 2004 ttg kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD Kab Bandung 16 Feb 06 16 Feb 06 1
2. 02 / 2006 Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab Bandung 16 Feb 06 16 Feb 06 2
3. 03 / 06 Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kab Bandung 16 Feb 06 16 Feb 06 3
4 04 / 06 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bandung TA 2006 8 Mar 06 8 Mar 06 4
5 05 / 06 RPJMD 10 Mei 06 17 Mei 06 5
6 06 / 06 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab Bandung th 2006 s/d 2016 10 Mei 06 10 Mei 06 6
7 07 / 06 Badan Permusyawaratan Desa 10 Mei 06 10 Mei 06 7
8 08 / 06 Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan  Pemberhentian Kepala Desa 10 Mei 06 10 Mei 06 8
9 09 / 06 Pembentukan PT. Citra Marga Sarana (PERSERO) Kab. Bandung 10 Mei 06 10 Mei 06 9
10 10 / 06 Perubahan Atas Peraturan Daerah No.7 Th 2002 ttg Pembentukan Perangkat Daerah Kab Bandung 10 Mei 06 10 Mei 06 10
11 11 / 06 Perubahan Atas Perda No. 8/2002 ttg Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab Bandung 10 Mei 06 10 Mei 06 11
12 12 / 06 Perubahan Atas Perda No. 9/2002 ttg Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab Bandung 10 Mei 06 10 Mei 06 12
13 13 / 06 Perubahan Atas Perda No.10/2002  ttg Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab Bandung 10 Mei 06 10 Mei 06 13
14 14 / 06 Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamongpraja 10 Mei 06 10 Mei 06 14
15 15 / 06 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2005 18 Juli 06 18 Juli 06 15
16 16 / 06 Pedoman Pemberian Nama-nama Jalan, Gang, Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi di Wilayah Kab bandung 15 nop 06 15 nop 06 16
17 17 / 06 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 29 nop 06 29 nop 06 17

 

PERDA TAHUN 2005

 

 

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan No. Seri
1 01 / 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Bandung TA.2005 2 Feb 2005 2 Feb 2005 1
2. 02 / 2005 Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air 6 Juni 2005 6 Juni 2005 2
3. 03 / 2005 Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 6 Juni 2005 6 Juni 2005 3
4 04 / 05 Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 6 Juni 2005 6 Juni 2005 4
5 05 / 05 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RAHARJA Kab.Bdg 6 Juni 2005 6 Juni 2005 5
6 06 / 05 Pembentukan Kelurahan Sulaeman Kecamatan Margahayu 6 Juni 2005 6 Mei 2005 6
7 07 / 05 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2004 30 Juni 2005 30 Juni 2005 7
8 08 / 05 Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) 22 Juli 2005 22 Juli 2005 8
9 09 / 05 Zakat, Infaq dan Shadaqoh 29 Sept 2005 29 Sept 2005 9
10 10 / 05 Perubahan APBD TA 2005 29 Sept 2005 29 Sept 2005 10

 

 

 

 

 

 

 

PERDA TAHUN 2004

 

 

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan No. Seri
1 01 / 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Bandung TA.2004 21 Januari 2004 21 Januari 2004 1 seri D
2. 02 / 2004 Perhitungan APBD TA 2003 25 Maret 2004 25 Maret 2004 11 seri D
3. 03 / 2004 Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol 1 Juni 2004 1 juni 2004 23 seri D
4 04 / 2004 Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kab.Bandung 1 juni 2004 1 juni 2004 24 seri D
5 05 / 2004 Perubahan APBD TA.2004 20 Agustus 2004 20 Agustus 2004 28 seri D
6 06 / 2004 Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kab.Bandung 20 Agustus 2004 20 Agustus 2004 29 seri D
7 07 / 2004 Perubahan Atas Perda No.16 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil 20 Agustus 2004 20 Agustus 2004 C no 1
8 08 / 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bandung 10 Desember 2004 10 Desember 2004 36 seri D

 

 

PERDA TAHUN 2003

 

 

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan No. Seri
1 01 / 2003 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2003 7 Januari 2003 7 Januari 2003 2 seri D
2. 02 / 2003 Sisa Perhitungan APBD TA 2002 10 April 2003 10 April 2003 13 seri D
3. 03 / 2003 Retribusi Ijin Pemanfaatan Hutan 21 Mei 2003 21 Mei 2003 1 seri B
4 04 / 2003 Perubahan APBD TA 2003 8 september 2003 8 September 2003 33 seri D
5 05 / 2003 Pemecahan Kelurahan Jelekong 2 Oktober 2003 2 Oktober 2003 38 seri D
6 06 / 2003 Pemecahan Desa Ciheulang dan Desa Babakan Kecamatan Ciparay serta Desa Sindang Panun Kecamatan Banjaran Kab.Bandung 2 Oktober 2003 2 Oktober 2003 38 seri D
7 07 / 2003 Pembentukan Kecamatan Cangkuang dan Cihampelas 2 Oktober 2003 2 Oktober 2003 39 seri D
8 08 / 2003 Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum 17 Des 2003 17 Des 2003 44 seri D
9 09 / 2003 Pengelolaan Air Bawah Tanah 17 Des 2003 17 Des 2003 45 seri D
10 10 / 2003 Ijin Penyelenggaraan Reklame 17 Des 2003 17 Des 2003 46 seri D
11 11 / 2003 Pelarangan Prostitusi 17 Des 2003 17 Des 2003 47 seri D

PERDA TAHUN 2002

 

 

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan No. Seri
1 01 / 2002 Sisa Perhitungan APBD TA 2001 1 Mei 2002 1 Mei 2002 18 seri D
2. 02 / 2002 Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Agustus 2002 5 Agustus 2002 33 seri D
3. 03 / 2002 Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak 1 Agustus 2002 5 Agustus 2002 1 seri B
4 04 / 2002 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kab.Bdg 1 Agustus 2002 5 agustus 2002 1 seri C
5 05 / 2002 Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 Agustus 2002 5 Agustus 2002 2 seri B
6 06 / 2002 Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 Agustus 2002 5 Agustus 2002 3 seri B
7 07 / 2002 Kewenangan Kabupaten Bandung 14 Agustus 2002 20 Agustus 2002 35 seri D
8 08 / 2002 Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Bdg 14 Agustus 2002 20 Agustus 2002 36 seri D
9 09 / 2002 Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab.Bandung 14 Agustus 2002 20 Agustus 2002 37 seri D
10 10 / 2002 Pembentukan Organisasi Dinas daerah Kab.Bandung 14 Agustus 2002 20 Agustus 2002 37 seri D
11 11 / 2002 Perubahan pertama Perda Kab.Bandung Nomor 7 tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan 14 Agustus 2002 29 Agustus 2002 1 seri A
12 12 / 2002 Perubahan APBD TA.2002 30 Sept 2002 7 Okt 2002 43 seri D
13 13 / 2002 Pajak Parkir 30 Okt 2002 7 Nov 2002 2 seri A
14 14 / 2002 Pajak Hotel 30 Okt 2002 7 Nov 2002 3 seri A
15 15 / 2002 Pajak Restoran 30 Okt 2002 7 Nov 2002 4 seri A
16 16 / 2002 Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Pada Perusahaan Industri 30 Okt 2002 7 Nov 2002 2 seri C
17 17 / 2002 Perijinan Industri di Kabupaten Bandung 30 Okt 2002 7 Nov 2002 3 seri C
18 18 / 2002 Penanaman Modal Daerah 30 Okt 2002 7 Nov 2002 4 seri c

 

 

PERDA TAHUN 2001

 

 

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan No. Seri
1 01 / 2001 Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kab.Bandung Tahun 2001 sampai thn 2010 3 Feb 2001 7 Feb 2001 D3
2. 02 / 2001 Ijin Pemanfaatan Tanah di Kab.Bandung 3 Feb 2001 7 Feb 2001 C1
3. 03 / 2001 Ijin Undang-undang Gangguan (HO) 3 Feb 2001 7 Feb 2001 C2
4 04 / 2001 Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C 3 Feb 2001 7 Feb 2001 B1
5 05 / 2001 Ijin Pembuangan Limbah Cair 3 Feb 2001 7 Feb 2001 C3
6 06 / 2001 Ijin Penyelenggara Reklame 3 Feb 2001 7 Feb 2001 C4
7 07 / 2001 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kab.Bandung 27 April 2001 30 April 2001 D6
8 08 / 2001 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kab.Bandung 27 April 2001 30 April 2001 D7
9 09 / 2001 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 27 April 2001 30 April 2001 C5
10 10 / 2001 Sisa Perhitungan APBD TA 2000 27 April 2001 30 April 2001 D8
11 11 / 2001 Perubahan APBD TA 2001 27 April 2001 30 April 2001 D15
12 12 / 2001 Perubahan atas Perda Kab.Bandung No. 1 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Bandung tahun 2001 s.d. 2010 27 Agustus 2001 27 Agustus 2001 D16
13 13 / 2001 Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 8 Okt 2001 12 Okt 2001 D40
14 14 / 2001 Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kab.Bdg tahun 2001-2005 2 Nov 2001 5 Nov 2001 D41
15 15 / 2001 Rencana Strategis Kab.Bandung 7 Des 2001 11 Des 2001 D51
16 16 / 2001 Perijinan di Lingkup Perdagangan dan pengelola pasar 7 Des 2001 11 Des 2001 C6
17 17 / 2001 Pelaksanaan ketentuan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Bandung 7 Des 2001 11 Des 2001 C7
18 18 / 2001 Tarif Pelayanan Kesehatan Pada unit/ Instalasi Kesehatan Pemerintah Kab.Bandung di luar Rumah Sakit 7 Des 2001 11 Des 2001 B2
19 19 / 2001 Pemberian Izin Undian (Promosi Produk Barang/ Jasa) 7 Des 2001 11 Des 2001 C8
20 20 / 2001 Pemberian Izin Pengumpulan Uang atau Barang 7 Des 2001 11 Des 2001 C9
21 21 / 2001 Retribusi Uang Cetak Tulis (leges) 7 Des 2001 11 Des 2001 B3
22 22 / 2001 Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan 7 Des 2001 11 Des 2001 D52
23 23 / 2001 Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemkab Bandung 7 Des 2001 11 Des 2001 D53
24 24 / 2001 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Koperasi 7 Des 2001 11 Des 2001 B4
25 25 / 2001 Ketentuan Usaha Kebudayaan dan Pariwisata 7 Des 2001 11 Des 2001 C10
26 26 / 2001 Retribusi Ijin Pelayanan Ketenaga Kerjaan 7 Des 2001 11 Des 2001 B5
27 27 / 2001 Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat 7 Des 2001 11 Des 2001 B6
28 28 / 2001 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan 7 Des 2001 11 Des 2001 C11
29 29 / 2001 Penetapan APBD Kab.Bdg TA 2002 7 Des 2001 7 Des 2001 D57

 

PERDA TAHUN 2000

 

 

No No/ Tahun Tentang Tgl ditetapkan Tgl diundangkan No. Seri
1 01 / 2000 Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Dan Perbengkelan Dinas PU Bina Marga Kab.Bdg menjadi Unit Swadana Daerah 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D1
2. 02 / 2000 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kab.Bdg 28 Feb 2000 28 Feb 2000 C1
3. 03 / 2000 Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D2
4 04 / 2000 Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D3
5 05 / 2000 Tata Cara Pencalonan, Pemilih, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D4
6 06 / 2000 Tata Cara Pemilihan dan/ atau Pengangkatan Perangkat Desa 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D5
7 07 / 2000 Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D6
8 08 / 2000 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Pedoman Organisasi) 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D7
9 09 / 2000 Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D8
10 10 / 2000 Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D9
11 11 / 2000 Lembaga Kemasyarakatan di Desa 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D10
12 12 / 2000 Peraturan Desa 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D11
13 13 / 2000 Sumber Pendapatan dan Belanja Desa 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D12
14 14 / 2000 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D13
15 15 / 2000 Kerjasama antar Desa 28 Feb 2000 28 Feb 2000 D14
16 16 / 2000 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Administrasi Kependudukan dan Akta Pencatatan Penduduk 31 Maret 2000 31 Maret 2000 C2
17 17 / 2000 APBD TA 2000 31 Maret 2000 31 Maret 2000 D15
18 18 / 2000 Sisa Perhitungan APBD TA 1999/2000 28 Agustus 2000 28 Agustus 2000 D31
19 19 / 2000 Perubahan APBD Kab.Bandung TA 2000 3 Okt 2000 3 Okt 2000 D32
20 20 / 2000 Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Perda 30 Nov 2000 30 Nov 2000 D35
21 21 / 2000 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 30 Nov 2000 30 Nov 2000 B1
22 22 / 2000 Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak dan Hasil Ikutannya 30 Nov 2000 30 Nov 2000 B2
22 22 / 2000 Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak dan Hasil Ikutannya 30 Nov 2000 30 Nov 2000 B2
23 23 / 2000 Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga 30 Nov 2000 30 Nov 2000 B3
24 24 / 2000 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 30 Nov 2000 30 Nov 2000 B4
25 25 / 2000 Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di wilayah Kab.Bandung 30 Nov 2000 30 Nov 2000
26 26 / 2000 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 30 Nov 2000 20 Nov 2000 B5
27 27 / 2000 Pelaksanaan Pengendalian dan Retribusi Ijin Pemakaman di Wilayah Kab.Bandung 30 Nov 2000 30 Nov 2000 C4
28 28 / 2000 Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum 30 Nov 2000 30 Nov 2000 C6
29 29 / 2000 Ijin Usaha Perikanan di Kab.Bandung 30 Nov 2000 30 Nov 2000 C6
30 30 / 2000 Pengujian Hasil Mutu Perikanan 30 Nov 2000 30 Nov 2000 C7
31 31 / 2000 Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan 30 Nov 2000 30 Nov 2000 C8
32 32 / 2000 APBD Kab.Bdg TA 2001 23 Des 2000 23 Des 2000 D36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implikasi Hukum Perppu Pilkada

Implikasi Hukum Perppu Pilkada

BY DAMANG, S.H. · OCTOBER 9, 2014

Sudah dua-tiga pekan, semua waktu kita tersita dengan polemik, Pilkada langsung ataukah Pilkada tak langsung (via DPRD). Terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengeluarkan “peluru” terakhirnya (2/10/014). Yaitu dengan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk mencabut ketentuan “Pilkada tak langsung” dalam UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Dua sekaligus Perppu diterbitkan SBY: Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014. Masing-masing Perpu tersebut untuk mencabut dan atau menambah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), dan juga UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda (terutama mencabut ketentuan yang memberi kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah).

Tentu dengan terbitnya Perppu yang mengubah UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (selanjutnya disebut Perppu Perubahan UU Pilkada). Hal tersebut memiliki dampak, akibat dan implikasi hukum, terhadap UU Pilkada sebelumnya yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Termasuk Perppu tersebut akan memiliki implikasi hukum, jika ada yang memperkarakannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) kelak.

 

Sumber Gambar: tempo.co

Urgensi Perppu Pilkada
Kewenangan untuk menerbitkan Perppu bagi Presiden adalah kewenangan yang diberikan baik oleh Konstitusi maupun UU (UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Di dalam konstitusi (UUD NRI 1945) Pasal 22 ayat 1 ditegaskan “dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang”.

Jika ditelurusuri lebih lanjut, penerbitan Perppu oleh Presiden, merupakan hak subjektifitas Presiden. Namum dalam penerbitan Perppu, Presiden tetap terikat oleh “adanya kegentingan yang memaksa”.

Masalahnya, Baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tampaknya tafsir dari termin “kegentingan yang memaksa” tidak ada penjelasan lebih lanjut atas maksud Pasal 22 ayat 1 UUD tersebut. Maksud kalimat itu, atau original inten-nya hanya dapat diketemukan melalui Putusan MK; Nomor 138/ PU-VII/ 2009, bahwa yang dimaksud syarat kegentingan memaksa untuk selanjutnya dapat diterbitkan Perppu, yaitu: (i) Adanya keadaan yaitu kebutuhan hukum yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (ii) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (iii) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedural biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan.

Melihat dari kasus penerbitan Perppu perubahan UU Pilkada yang telah diterbitkan oleh Presiden saat ini. Dan berdasarkan syarat penerbitan Perppu di atas. Sepertinya, alasan Presiden kemudian mengeluarkan Perppu yang mengubah UU Pilkada, paling tidak telah terakomodasi melalui syarat (i) yaitu, ada kebutuhan hukum yang mendesak. Dalam konteks ini, untuk menilai Perppu tersebut telah sesuai dengan persyaratan berdasarakan putusan MK itu. Maka harus diketahui lebih awal, apakah persyaratan itu bersifat alternatif atau kumulatif.

Ternyata, rumusan putusan MK dalam pertimbangannya, syarat itu dianggap bersifat alternatif sekaligus dapat bersifat kumulatif. Itu artinya, walaupun alasan kegentingan memaksa yang dapat mengakomodasi Perppu tentang UU Pilkada, hanya digunakan satu syarat, pada akhirnya “syarat kegentingan memaksa” atas Perrpu itu dikategorikan sudah terpenuhi.

Namun dibalik itu semua, yang paling signifikan dari penerbitan Perppu, urgensinya terletak pada “sifat keberlakuannya”. Yakni, bahwa Perppu begitu pada saat diterbitkan, langsung pada detik itu juga, norma dari Perppu tersebut berlaku. Oleh karena itu, UU Pilkada yang sebelumnya mengatur ketentuan Pilkada via DPRD, kemudian ketentuan tersebut dicabut melalui Perppu dan menggantinya dengan Pilkada langsung. Berarti ketentuan yang berlaku dan mengikat untuk dijadikan sebagai patokan adalah Pilkada langsung.
Lebih lanjut kalau begitu, Perppu tentang Perubahan UU Pilkada yang kini (sekarang) sudah menganut Pilkada langsung. Dan Kalaupun sudah ada dari kemarin yang mengajukan gugatan ke MK atas RUU Pilkada, karena ketentuannya yang menganut ‘Pilkada via DPRD-nya’ berarti gugatan mereka “sia-sia” atau gugatannya menjadi ilusoir. Oleh karena apa yang diinginkan oleh pihak penggugat terhadap UU Pilkada, sudah terpenuhi melalui Perppu yang ada sekarang.

Cuma saja yang menjadi masalah dari sebuah Perppu, adalah keberlakuannnya bukan dalam masa waktu yang lama. Atau dengan kata lain “nafas keberlakuan Perppu” tergolong singkat, karena masa keberlakuannya akan diuji melalui persetujuan atau penolakan DPR dalam persidangan yang berikutnya (Pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2012) . Sementara untuk konteks Perppu atas perubahan UU Pilkada sekarang, sidang paripurna berikut, baru bisa diselenggarakan pada 1 Januari 2015 nanti. Artinya, masa keberlakukan Perppu tersebut akan berlaku dalam 3 bulan ke depan, sehingga jika ada penyelanggaraan Pilkada di Provinsi/ Kabupaten/ kota, tetap juga akan dilaksanakan dengan sistem langsung.

Implikasi Hukum
Berlakunya kembali Pilkada langsung berdasarkan Perppu perubahan UU Pilkada, tidak berarti Perppu tersebut, akan menjadi jaminan tidak membuka peluang untuk digugat ke MK. Terutama bagi pihak-pihak yang merasa “hak konstitusionalnya” dirugikan. Sebab tersedia dasar hukum, kalau Perppu dapat diajukan judicial review ke MK, yang berdasarkan pada Yurisprudensi MK, melalui Putusan Nomor 138/ PU-VII/ 2009.Taruhlah misalnya, Koalisi Merah Putih merasa Pilkada langsung itu, menganggapnya tidak konstitusional, ataukah kelompok sipil mengganggap dengan hadirnya Pilkada langsung merasa haknya dirugikan atas Perppu tersebut. Mereka semuanya, masih dapat menggugat atau menguji konstitusionalitas Perppu tersebut.

Dalam situasi inilah, ketika Perppu perubahan UU Pilkada di ajukan judicial review ke MK. Akan memiliki beberapa impilikasi hukum, terutama bagi pembahasan Perppu itu nanti, pada sidang paripurna DPR.

Pertama, seandainya saja ada kelompok yang menggugat ke MK, Perppu perubahan UU Pilkada dan hanya mempersoalkan syarat formilnya (yaitu 3 standar/ syarat pembentukan Perppu saja), tidak menggugat materilnya Perppu itu (ketentuan pemilihan langsung-nya). Kemudian MK menganggap Penerbitan Perppu sudah konstitusional. Maka implikasinya, pembahasan Perppu tersebut di paripurna tetap dapat dilaksanakan, tetapi DPR tinggal hanya mempersoalkan materil (isinya) Perppu itu saja.

Kedua, jika judicial review Perppu tersebut, baik syarat formil maupun materilnya semua di uji konstitusionalnya oleh MK. Lalu MK, memutuskan syarat formil dan materilnya Perppu (Pilkada Langsung) semua terpenuhi (konstitusional). Implikasinya, berarti DPR tidak perlu lagi melakukan paripurna. DPR cukup dengan menguatkan putusan MK tersebut, melalui peng-UU-an Perppu, untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden.

Ketiga, kalau MK menganggap Perppu, baik segi formil maupun materilnya tidak konstitusional. Maka implikasinya, Perppu batal dan DPR juga tidak perlu melakukan paripurna untuk pengujian legislatif Perppu itu. Dan konsekuensi lebih lanjut, kita kembali ke UU Pilkada (UU Nomor 22 tahun 2014) yang menganut Pilkada via DPRD.

Keempat. Jika MK menilai Perppu telah memenuhi syarat formilnya, tetapi materil dari Perppu tersebut, yakni mekanisme Pilkada dianggap sebagai “open legal policy”. Maka implikasinya, bagi pembahasan Perppu di DPR, paripurna tetap masih bisa dilaksanakan, dan lagi-lagi masalah Pilkada via DPRD atau Pilkada langsung, kemungkinan masih bisa dipersoalkan oleh fraksi di DPR.

Dari semua impiikasi tersebut, merupakan suatu hal yang memang tidak dapat dihindari. Sebab MK “terlanjur” merasa memiliki kewenangan untuk menguji Perppu terhadap UUD NRI. Dan secara de facto, putusan MK adalah bersifat final. Sehimgga meskipun DPR berlindung dibalik fungsinya sebagai “legislatieve review” atas Perppu, mau tidak mau harus tunduk pada putusan MK. Di sinilah hukum memperlihatkan kedigdayaannya, kalau politik ternyata harus bertekuk lutut di bawah kekuatan hukum. (*

 

PENDIRIAN YAYASAN

PENDIRIAN YAYASAN

Ijin apa saja yang kita perlukan untuk mendirika suatu yayasan? Apakah ada aturan yang mengaturnya?
Jawaban:
ERYANTO NUGROHO

Sebelum disahkannya Undang-Undang Yayasan, di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang yayasan. Kata yayasan memang terdapat dalam beberapa pasal dalam KUHPerdata (Pasal 365, 899, 900, 1680) dan Rv (Pasal 6 ayat 3, dan pasal 236), namun dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat definisi ataupun “aturan main” yang jelas tentang yayasan.

Baca lebih lanjut