UU NO. 12 Tahun 2011 Akan MengurangiPerda Bermasalah

Banyaknya Perda bermasalah yang  pernah dirilis oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  Kementerian Hukum dan HAM sampai tahun 2011 kurang lebih 1.700 Perda. Hal ini  menjadi sumber ketidakefiisienan pembuatan perundang-undangan, karena banyak uang yang harus dihamburkan sia-sia hanya untuk membuat sebuah Perda. Jika asumsi rasional  dengan pendekatan rata-rata, bahwa satu Perda menghabiskan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah),maka bisa dibayangkan uang negara  yang dibayarkan rakyat melalui pajak dihabiskan secara tidak efisien kurang lebihRp 1.7 trilyun karena Perda yang sudah ditetapkan menjadi bermasalah alias dibatalkan.Belum lagi tenaga dan pikiran serta waktu yang terbuang karena Perda yang dihasilkan tidak bisa diberlakukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka jumlah Perda yang bermasalah diharapkan berkurang.Demikian disampaikan Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat,Hasbullah Fudail, ketika memaparkan dalam Acara Dialog dan Audiensi  dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Badan Legislasi Daerah Kabupaten Cirebon, Kamis, 13 Oktober 2011 di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Salah satu penyebab yang mendorong DPR menjadi inisiator dalam perubahan Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  karena tidak adanya pola yang jelas dalam pembuatan Perundangan-undangan khususnya pembuatan Perda, sehingga menimbulkan banyak Perda yang bermasalah. Munculnya Perda-perda yang bermasalah  saat ini disebabkan karena : bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  lebih tinggi, melanggar kepentingan umum, bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, melanggar aspirasi masyarakat serta dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena digugat oleh masyarakat atau Badan Hukum  melalui Judicial Review. Perubahan mendasar dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ini lebih banyak memberi peran kepada DPRD dalam proses legislasi pembuatan Perda. Peran itu dimulai pada tahapan perencanaan melalui  Program Legislasi Daerah (Prolegda), penetapannya dilakukan dengan Keputusan DPRD. Peran DPRD berlanjut dalam tahapan Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan sampai pada     tahapan penyebarluasan Perda, DPRD juga diberi kewenangan untuk bersama-sama dengan Pemerintah kota/daerah. Selain itu Penyusunan Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dilakukansetiaptahunsebelumpenetapanRaperdatentang APBD. Dengan pendekatan ini maka diharapkan Perda-perda yang akan dituangkan dalam Prolegda tahun yang bersangkutan akan ditopang dengan sistem penganggaran dari APBD yang sudah terencana.

Perubahanlain yang tak kalah pentingnya yakni adanya keterlibatan Perancang Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembuatan Perda. Pasal 98 Undang-undang No. 12 tahun 2011yang berbunyi “Setiap tahapan pembuatan Perda mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan“ adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan  Perundang-undangan yang berlaku. Perubahan lain dalam undang-undang ini adalah adanya perubahan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 yaitu dimasukkannya kembali Ketetapan MPR, Peraturan Daerah Provinsi lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Peraturan Daerah Kab/Kota, dan dihilangkannya Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian kita berharap orang-orang yang membuat dan menyusun Perda adalah orang-orang yang sudah mempunyai kompetensi dengan dibuktikan sebagai tenaga perancang perundang-undangan (Suncang)  yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perancang  Perundang-undangan.  Tenaga Perancang Perundang-undangan merupakan jabatan fungsional yang secara khusus dibuat diluar jabatan struktural yang ada di pemerintah kota/daerah. (HS)

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: